Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan air pada sesi Pemerintah Lokal dan Regional (LRG) Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada hari Rabu.
“Dalam dua hari pertama forum internasional ini, pemimpin kita telah berbicara tentang isu terkait air di tingkat internasional dan nasional. Hari ini, kita membahas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan air,” ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kementeriannya pada hari Rabu.
Karnavian mengatakan ada dua tema utama dalam sesi LRG, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, asosiasi domestik dan internasional, serta organisasi internasional.
Tema pertama adalah air sebagai kebaikan umum global, di mana para peserta diharapkan membangun komitmen bersama untuk mengatasi risiko air, yang merupakan ancaman besar, katanya.
Tema kedua adalah manajemen infrastruktur air yang berkelanjutan dan strategi pembiayaan. Dia mencatat bahwa kurangnya pembiayaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur air bersih, merupakan masalah penting yang harus segera diselesaikan.
Karnavian mengatakan berdasarkan deklarasi menteri dan pertemuan menteri forum, beberapa panduan dan langkah-langkah dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pengelolaan air.
Ini termasuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada mencapai keamanan air; meningkatkan tata kelola air dan diplomasi; serta meningkatkan kualitas air dan menyediakan akses yang baik ke air minum yang aman bagi semua orang sehingga hak-hak masyarakat terpenuhi.
Bentuk kontribusi lainnya meliputi pengembangan investasi infrastruktur jangka panjang melalui langkah-langkah inovatif dan sumber pembiayaan; mendorong segala bentuk kerja sama antar daerah dan antar negara; serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Karnavian menyatakan harapannya bahwa forum ini akan digunakan untuk mencari solusi di tingkat lokal dan global, yang nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam mengambil tindakan sesuai dengan tantangan dan karakteristik masing-masing negara.
Dia mengatakan bahwa di Indonesia, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk terlibat dan berbagi praktik baik dengan pemerintah daerah di negara lain selama sesuai dengan hukum.