Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik banyak yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, potensi kehilangan akibat tidak tepat sasaran tersebut mencapai 20-30%, yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp100 triliun.
Angka kebocoran tersebut dianggap besar mengingat nilai kompensasi dan subsidi energi yang diberikan pemerintah sebesar Rp435 triliun. Bahlil menyebut bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
“Tujuan subsidi tersebut adalah untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerimanya. Kami sudah mulai rapat untuk mencari formulasi yang tepat,” ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers Program Quick Win di Jakarta.
Bahlil mengatakan bahwa salah satu formulasi yang sedang dibahas adalah penyaluran subsidi dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Selain itu, juga sedang dipertimbangkan skema campuran antara penyaluran subsidi BBM dengan BLT, atau menggunakan skema yang sudah berjalan saat ini.
“Kami diberi waktu dua minggu oleh Presiden untuk menyelesaikan pembahasan ini. Subsidi BBM dan listrik yang tidak tepat sasaran sebesar 20-30% nilainya mencapai Rp100 triliun,” tambahnya.
Bahlil menegaskan bahwa subsidi seharusnya diterima oleh orang miskin dan masyarakat yang belum mampu. Beliau berharap agar subsidi tidak disalahgunakan oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkannya.