Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sedang mengambil tindakan komprehensif, dari hulu ke hilir, untuk melindungi ruang digital Indonesia dari hoaks, termasuk yang terkait dengan Pemilihan Umum 2024, kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.
“Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan penyebaran informasi factual sambil memutus aliran hoaks,” jelasnya, seperti yang dikutip dari siaran pers yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada hari Rabu.
Dia menyampaikan pernyataan tersebut saat menyampaikan pidato dalam sebuah konferensi akademik tentang “Menjaga Demokrasi: Respons Multifaset terhadap Disinformasi Pemilihan Umum” di Jakarta.
Pada tingkat hulu, katanya, Kementerian telah melakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.
Sementara itu, langkah-langkah pencegahan telah dilakukan pada tingkat tengah, termasuk validasi informasi, moderasi konten digital, dan kerja sama dengan platform digital untuk menghapus hoaks, katanya.
Patria kemudian menjelaskan upaya pada tingkat hilir, dengan mengatakan bahwa Kementerian telah berperan aktif dalam mendukung Kepolisian Nasional (Polri) dalam penegakan hukum dengan menyediakan data dan informasi yang relevan.
Wakil menteri juga mencatat bahwa peningkatan penggunaan teknologi informasi telah membuat gangguan informasi menjadi masalah global. Dia menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari Reuters Institute pada tahun 2023, 62 persen pengguna internet mengalami gangguan informasi di platform media sosial.
“Masalah ini menjadi lebih penting saat pemilihan semakin dekat, terutama di Indonesia, di mana 87 persen penduduknya percaya bahwa disinformasi telah berdampak pada situasi politik,” tegasnya.
Dia juga mengamati bahwa Indonesia menyaksikan peningkatan intensitas sirkulasi hoaks selama pemilihan sebelumnya. Sebelum dan selama Pemilihan Umum 2019, yaitu pada tahun 2018-2019, pemerintah mendeteksi 714 hoaks, katanya.
“Dari Januari 2023 hingga Januari 2024, kami telah menerima laporan mengenai 204 hoaks terkait pemilihan,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan jumlah sebenarnya hoaks terkait pemilihan tahun ini, mengingat pemilihan belum berlangsung.
“Meskipun statistik terbaru menunjukkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tercatat selama pemilihan sebelumnya, kami mungkin akan menyaksikan peningkatan jumlah hoaks politik (tahun ini),” tambahnya.
Penulis: Ahmad F, Tegar Nurfitra
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024