Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas pejabat pemerintah daerah dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan publik untuk mempercepat kemajuan daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah acara di Jakarta yang menjadi pra-acara bagi Australia Awards Short Course tentang Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan Publik untuk Pemerintah Subnasional, menurut sebuah pernyataan yang diterima pada Kamis.
Didampingi oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, wamen menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang terampil yang mampu merumuskan rencana pembangunan dan penganggaran yang efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama pemerintah pusat dalam mempromosikan otonomi daerah adalah untuk memperkuat dasar fiskal pemerintahan daerah.
Sugiarto lebih lanjut mencatat bahwa pejabat daerah harus mampu meningkatkan akses ke layanan publik dan memastikan bahwa inisiatif pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Untuk itu, mantan Wali Kota Bogor ini mendorong para peserta untuk memanfaatkan kursus dua minggu yang ditawarkan oleh pemerintah Australia untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan tata kelola dan pembuatan kebijakan mereka.
Berita terkait: Indonesia, Australia strengthen partnership at 2+2 meeting
“Kami harap kalian akan memanfaatkan waktu di Australia untuk mengamati langsung bagaimana negara tetangga yang hebat ini memberikan layanan berkualitas tinggi kepada warganya,” katanya kepada para peserta.
Dia menyebutkan bagaimana warga Australia dapat dengan mudah mengakses informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.
“Di sana, Anda akan takjub melihat bagaimana para pemimpin daerah membangun ikatan yang erat dengan konstituen mereka dan bagaimana setiap tingkat pemerintahan menyambut partisipasi publik,” kata Sugiarto.
Dia menambahkan bahwa pejabat Indonesia bisa belajar dari rekan-rekan mereka di Australia dalam menangani masalah terkait hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.
Sugiarto lebih lanjut mendesak peserta untuk menghubungkan studi mereka di luar negeri dengan tantangan nyata yang dihadapi di daerah mereka masing-masing.
Berita terkait: Local govts asked to implement sustainable waste governance
Penerjemah: Fianda S, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025