Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada Jumat menegaskan komitmennya untuk mencegah migrasi pekerja ilegal dari Kalimantan Barat dengan memperkuat literasi migrasi aman hingga tingkat desa.
“Sekitar 95 hingga 97 persen korban perdagangan orang berangkat secara ilegal, dan Kalimantan Barat adalah salah satu sumber utama migrasi ilegal ke Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya,” jelas menteri saat Deklarasi Anti-Perdagangan Orang di sini pada Jumat.
Menurut Karding, korban perdagangan orang tidak hanya warga desa, tapi juga lulusan universitas dan pengusaha, yang sering tergiur gaji tinggi.
Dia menyatakan bahwa Kementerian P2MI dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan pekerja migran.
Karding juga menceritakan penyelamatan Wilfreida, warga asal Nusa Tenggara Timur yang dihukum mati di Malaysia tetapi dibebaskan berkat inisiatif presiden.
“Lindungi pekerja migran, cegah perdagangan orang, dan tingkatkan devisa. Tahun lalu, pekerja migran menyumbang Rp253,3 triliun (US$15,4 miliar) devisa, tertinggi kedua setelah migas,” tegasnya.
Dia juga mengungkap beberapa skema perdagangan orang terbaru, seperti penggunaan visa turis dan Umrah, serta penipuan lewat tawaran kerja palsu di media sosial. Beberapa orang Indonesia bahkan dipaksa kerja dan mengalami kekerasan bertahun-tahun di Myanmar.
“Gaji di Malaysia bisa Rp7-11 juta, di Jepang minimal Rp25 juta. Kami tidak melarang kerja ke luar negeri, tetapi harus lewat jalur resmi. Jangan pertaruhkan nyawa demi uang,” tekannya.
Dia menambahkan, rasio pekerja migran legal dan ilegal di Kalimantan Barat masih 1:3, dengan 70 jalur ilegal dan 6 pos perbatasan utama, menjadikan provinsi ini strategis sekaligus rentan.
Pemerintah pusat mendukung pembangunan tempat penampungan pekerja migran di daerah perbatasan dan upaya meningkatkan edukasi migrasi aman bagi masyarakat setempat.