Jakarta (ANTARA) – Indonesia masih sangat bergantung pada impor garam. Produksi dalam negeri hanya mencapai sekitar satu hingga dua juta ton per tahun dan sangat rentan terhadap anomali cuaca.
Jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan nasional per tahun, yang diperkirakan antara 4,5 juta hingga lima juta ton. Akibatnya, Indonesia terus mengandalkan impor sekitar 2,5 juta hingga tiga juta ton, terutama untuk memenuhi permintaan industri yang membutuhkan garam berkualitas tinggi.
Garam bukan hanya komoditas rumah tangga, tetapi juga bahan baku utama bagi berbagai industri, seprti pengolahan makanan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, dan pengeboran minyak.
Salah satu faktor utama di balik ketergantungan impor ini adalah kualitas garam produksi lokal. Sebagian besar garam dalam negeri mengandung kadar natrium klorida maksimal sekitar 94 persen, sementara pengguna industri membutuhkan tingkat kemurnian minimal 97 persen.
Kondisi cuaca juga memegang peran penting, karena produksi garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan. Curah hujan yang tinggi dan musim kemarau yang pendek dapat sangat mengganggu hasil produksi.
Tahun lalu, hujan deras yang dipadu dengan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi garam turun sekitar 50 persen. Hingga 2 Desember 2025, produksi hanya mencapai sekitar satu juta ton.
Meski menghadapi tantangan ini, garam tetaplah penggerak ekonomi penting di beberapa daerah. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan 10 provinsi merupakan penghasil garam utama Indonesia pada 2024.
Jawa Timur jadi produsen terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah (536.613 ton) dan Jawa Barat (211.044 ton). Nusa Tenggara Barat memproduksi 41.866 ton, Sulawesi Selatan mencatatkan 30.099 ton, dan Nusa Tenggara Timur menyumbang 15.794 ton.
Namun, total produksi dari wilayah-wilayah ini tetap belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah mendorong pengembangan sentra produksi baru sambil memperkuat dan memodernisasi tambak garam yang ada.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Garam Nasional diharapkan mendukung tujuan Indonesia mencapai swasembada garam pada 2027.
Harapan Baru dari Rote Ndao
Salah satu proyek unggulan yang mendukung target ini adalah pengembangan pusat industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Koswara, menyatakan pembangunan tambak garam baru dan infrastruktur pendukungnya telah dimulai dan ditargetkan mulai produksi pada Maret 2026.
Pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 10.000 hektar, dengan target produksi dua juta ton per tahun. Kawasan itu juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau pencucian untuk menjamin kualitas garam memenuhi standar industri.
Koswara mengatakan NTT terpilih karena kondisi iklimnya mendukung, dengan musim kemarau enam hingga tujuh bulan per tahun. Rote Ndao dianggap memiliki karakteristik geografis mirip dengan daerah penghasil garam kelas dunia seperti Dampier di Australia.
Selain ekspansi di Rote Ndao, KKP juga fokus pada intensifikasi tambak garam yang sudah ada di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua.
Program intensifikasi ini mencakup revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, pembangunan gudang penyimpanan, dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas.
KKP juga membangun fasilitas penyimpanan berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton untuk memastikan penyimpanan yang baik dan menjaga kualitas garam hasil produksi masyarakat lokal.
Perbaikan saluran air dilakukan untuk mengatasi masalah kualitas air laut di sepanjang pesisir utara Jawa, di mana sedimentasi sering menghambat produksi garam.
Di luar pengembangan infrastruktur, KKP memperkenalkan teknologi tepat guna, termasuk penggunaan geomembrane untuk mempercepat proses penguapan. Ini dilengkapi dengan pengembangan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) yang memungkinkan produksi garam berkemurnian tinggi (NaCl) langsung dari air laut.
Melalui inovasi-inovasi ini, pemerintah bertujuan menaikkan tingkat kemurnian garam minimal 97 persen NaCl, sesuai kebutuhan industri. Teknologi ini juga diharapkan mendongkrak produktivitas tambak hingga 30 persen.
Inisiatif penting lain adalah pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produksi garam rakyat dengan metode penguapan terbuka. Standar ini mengatur sedimentasi bertahap, tata kelola lahan dan air, serta proses panen yang terstandarisasi.
Adanya standar nasional diharap dapat mengatasi ketidakkonsistenan mutu garam, yang selama ini diproduksi secara manual dan individual.
Dengan penerapan standar ini, pemerintah ingin memastikan garam rakyat konsisten memenuhi syarat mutu K1, dengan kandungan NaCl minimal 97 persen.
KKP juga melaksanakan program sertifikasi bagi petambak garam, termasuk calon produsen di Rote Ndao, agar proses produksinya sesuai standar industri.
Mengejar Swasembada
Upaya komprehensif dari hulu ke hilir diperlukan untuk mencapai swasembada garam. Di hulu, contohnya, petambak harus dibekali pelatihan dan dukungan untuk menghasilkan garam berkualitas sesuai standar industri.
Fasilitas produksi, teknologi, dan pendampingan penyuluhan menjadi kunci agar garam rakyat tidak lagi masuk pasar konsumen, tetapi bisa memenuhi kebutuhan industri dengan kandungan NaCl minimal 97 persen.
Sementara di hilir, kebijakan yang diperlukan antara lain memberi insentif bagi industri untuk menyerap garam lokal, membangun fasilitas penyulingan, dan menyediakan gudang penyimpanan berkapasitas besar.
Langkah-langkah ini diyakini dapat menjamin kualitas produksi petambak terjaga, agar memiliki saluran distribusi yang jelas ke pasar industri.
Namun, tantangan lain muncul dari biaya logistik. Garam dari Indonesia Timur seperti NTT membutuhkan biaya pengiriman yang lebih tinggi ke sentra industri di Jawa.
Tanpa solusi konkrit, industri mungkin tetap memilih impor yang lebih murah dan rasional. Karena itu, pemerintah harus memberikan insentif bagi industri yang menyerap garam dalam negeri.
Kepastian pasar akan mendorong petambak meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru bagi industri garam nasional.
Jika dikembangkan dengan pendekatan modern, kawasan ini mungkin memberikan hasil yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mencapai pemerataan ekonomi di desa.
Iklim kering panjang dan geografi Rote Ndao yang mirip dengan daerah produsen garam utama, menempatkannya sebagai faktor kunci swasembada garam.
Tapi, semua ini tak akan berarti tanpa usaha yang komprehensif. Swasembada tidak boleh hanya jadi slogan tahunan.
Target 2027 harus diwujudkan dengan aksi nyata: memperkuat produksi di hulu, meningkatkan kualitas melalui teknologi dan standar, serta memastikan serapan garam rakyat oleh industri dengan harga yang wajar.
Berita terkait: Indonesia targetkan stop impor garam pada 2027: Menteri
Berita terkait: Boom garam NTB: Hilirisasi dorong swasembada 2027
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026