Jakarta, VIVA – Perilaku buruk warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas menjadi sorotan DPR, terutama Komisi XIII DPR. Evaluasi terhadap peta jalan pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) diperlukan.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti kejadian di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. 14 narapidana di Rutan Sialang terlibat dalam pesta dugem dengan minuman keras dan narkoba. Video aksi para narapidana tersebut menjadi viral di media sosial.
Menurut Willy, kejadian tersebut mirip dengan insiden di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang terjadi akhir tahun sebelumnya.
“DPR mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” kata Willy Aditya.
Willy menyatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Rutan. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil jajaran kementerian untuk berkoordinasi dalam melakukan perbaikan komprehensif terkait masalah ini.
Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas dan rutan perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Dia menyatakan bahwa berbagai masalah yang terjadi di lapas perlu diselesaikan satu per satu agar dapat menghasilkan peta jalan perbaikan lapas di Indonesia.
Willy juga menyebut bahwa Komisi XIII telah mencatat banyak hal terkait kapasitas, fasilitas, dan manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk kasus Lapas Sialang Bungkuk.
Willy menjelaskan bahwa permasalahan pengelolaan lepas di Indonesia cukup kompleks dan memerlukan berbagai sudut pandang untuk menemukan akar masalahnya sehingga perbaikan dapat dilakukan.
Willy juga mengkritisi kelonggaran aturan yang terlihat dari peristiwa warga binaan yang melakukan pesta dengan minuman keras atau narkoba.
“Kita perlu mencari akar masalah di balik pencopotan pejabat terkait. Mengapa aturan dilonggarkan, hal ini perlu dipelajari,” ungkap Willy.
“Jika ada transaksi pelonggaran aturan, perlu diperiksa apakah kesejahteraan pengelola lapas sudah memadai,” tambahnya.
Halaman Selanjutnya
“Komisi XIII telah mencatat banyak hal terkait kapasitas, fasilitas, dan manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk kasus Lapas Sialang Bungkuk,” tutur politikus Partai Nasdem itu.