Jakarta (ANTARA) – Republik Indonesia resmi terpilih sebagai presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026 pada Kamis (8 Januari). Ini merupakan kali pertama bagi Jakarta untuk memimpin pembela utama dunia bagi kelompok rentan di seluruh dunia.
Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, Perwakilan Tetap Indonesia untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lain di Jenewa, akan memimpin Dewan setelah pencalonannya sebagai satu-satunya kandidat dari kelompok Asia-Pasifik—yang mencakup Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Terpilihnya Suryodipuro sebagai presiden menandai dua dekade sejak Dewan ini didirikan pada tahun 2006.
Pembentukan Dewan, menurut catatannya dalam sebuah pertemuan di Jenewa, merupakan panduan penting bagi negara-negara anggotanya untuk menepati janji memajukan penghormatan universal atas perlindungan semua hak asasi manusia.
“Kami percaya Dewan harus tetap setia pada prinsip inti universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam mempertimbangkan isu HAM, memperlakukan semua hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkembang, secara adil dan setara,” ujar Suryodipuro kepada para delegasi.
Keputusan Indonesia untuk maju sebagai presiden Dewan, menurutnya, berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.
Konstitusi tersebut, lanjutnya, mengamanatkan Indonesia untuk ikut serta memajukan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan amanat konstitusi itu, tambahnya, Indonesia juga harus terus membela tatanan multilateral yang menegaskan hak seluruh umat manusia atas perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan global.
Sebelum terpilih sebagai presiden, Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB enam kali, termasuk meraih suara terbanyak pada 2023 dengan 186 suara.
Pada tahun 2024, Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard, menjabat sebagai salah satu wakil presiden Dewan, yang memiliki 47 negara anggota.
Peran Kepemimpinan
Mengambil alih dari presiden tahun lalu, Jurg Lauber dari Swiss, Suryodipuro kini akan memegang palu dalam tiga sesi terjadwal Dewan yang dimulai pada akhir Februari, Juni, dan September.
Ia juga akan mengawasi peninjauan catatan HAM dari anggota Dewan—sebuah prosedur yang dikenal sebagai Universal Periodic Review.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan semua negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi regional—dengan mengakui peran vital mereka dalam arsitektur HAM global.
Suryodipuro lebih lanjut menyatakan tekad Indonesia untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis pendahulunya, termasuk upaya merasionalisasi dan meningkatkan efisiensi kerja Dewan.
"Saya akan berusaha menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, mencegah diskriminasi, mempromosikan kesetaraan gender serta partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara kepulauan Pasifik," janjinya.
Selain isu-isu yang terus berlanjut seperti rasisme, lingkungan serta hak ekonomi dan sosial, Dewan HAM PBB juga menggelar sesi yang fokus pada situasi negara, seperti di Sudan Selatan dan Palestina.
Sebagai pendukung kemerdekaan Palestina yang sudah lama, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungannya untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel, yang jelas melanggar HAM rakyat Palestina.
Indonesia mengulang komitmennya untuk melindungi hak-hak Palestina dan menegakkan hukum internasional pada sesi Dewan bulan September lalu.
Sementara itu, terkait krisis politik Venezuela, Indonesia menyatakan fokusnya pada situasi HAM, pemajuan dan perlindungan internal di negara Amerika Selatan tersebut—daripada langsung menanggapi penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS.
"Dinamika terbaru ini berada di luar mekanisme yang disepakati oleh Dewan HAM,” ujar Indah Nuria Savitri, Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi di Kementerian Luar Negeri.
Indah menambahkan bahwa jika diperlukan diskusi lebih lanjut, Dewan telah menyediakan mekanisme untuk debat mendesak atau sesi khusus.
Hingga saat ini, belum ada permintaan resmi mengenai masalah penangkapan Maduro, sehingga Dewan akan melanjutkan dengan agenda yang telah disepakati sebelumnya, tutupnya.
Memupuk Dialog
Kolonis dan alumni Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Djoko Subinarto, menyoroti kepemimpinan moral yang dapat diimplementasikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Menurutnya, kepemimpinan yang paling dibutuhkan saat ini adalah yang mampu memupuk dialog, sehingga perubahan dapat tumbuh perlahan, tidak dipaksakan.
"Indonesia naik ke kursi kepresidenan Dewan HAM PBB bukan sebagai negara adidaya. Ia juga tidak membawa citra teladan HAM yang sempurna. Justru dari posisi yang tidak sempurna ini Indonesia berpotensi bicara dengan nada yang lebih jujur. Ia tidak menghakimi, tapi ia juga tidak menghindar," tulisnya.
Salah satu aset budaya Indonesia adalah musyawarah dan mufakat, di mana tidak ada pihak yang benar-benar menang.
Semua pihak diminta mengalah sedikit. Semua pihak diminta untuk lebih banyak mendengar. Hasilnya mungkin tidak ideal, tapi cukup adil untuk diterima semua.
Sementara itu, Dewan HAM PBB sering menjadi arena saling tuduh. Negara-negara datang dengan resolusi sebagai senjata. Forum tersebut telah menjadi panggung legitimasi politik, sementara HAM sering dijadikan alat, bukan tujuan.
Di sinilah Indonesia dapat memainkan peran yang berbeda. Bukan sebagai pembela pelanggaran HAM atau jaksa moral global, tetapi sebagai penjaga proses untuk mencegah percakapan langsung merosot menjadi konflik.
Subinarto menekankan pentingnya standar universal untuk HAM, namun cara membahas pelanggaran, cara menegur negara dan cara mendorong perbaikan tidak bisa diseragamkan. Di sinilah dialog menjadi krusial.
Indonesia dapat mendorong pergeseran metode kerja Dewan, ujarnya. Dari praktik kritik terbuka yang sering mendominasi perhatian publik, ke proses yang menekankan mendengarkan penjelasan, membuka ruang tanya jawab substantif serta menawarkan jalan perbaikan bertahap.
"Dari pendekatan naming and shaming menjadi listening and engaging. Dari tekanan simbolik menjadi percakapan yang memungkinkan perubahan nyata dan berkelanjutan," katanya.
Pendekatan ini bukan berarti membiarkan pelanggaran HAM, juga bukan berarti tidak bertindak. Sebaliknya, ini bertujuan memastikan mekanisme HAM tetap diperlukan dan tidak ditinggalkan oleh negara-negara yang merasa terpojok.
Berita terkait: Indonesia reaffirms commitment to UN Human Rights diplomacy
Berita terkait: Indonesia launches One Data system to transform human rights policy
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak Cipta © ANTARA 2026