Menantang Sanksi Barat, China Mendorong BRICS untuk Memainkan Peran Lebih Penting

“

loading…

China telah mendesak blok negara-negara berkembang atau yang dikenal sebagai BRICS untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan menjadikan dirinya inklusif bagi dunia. Foto/Dok

BEIJING – China telah mendesak blok negara-negara berkembang atau yang dikenal sebagai BRICS untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan menjadikan dirinya inklusif bagi dunia. Hal ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi, setelah sanksi Barat dan pembatasan perdagangan yang sedang terjadi.

Seperti diketahui saat ini banyak perusahaan China sedang menghadapi sanksi Barat atas dukungan mereka untuk perang Rusia di Ukrain. Dimana Komisi Eropa bakal mengumumkan tarif baru minggu ini terhadap mobil listrik asal China dalam upaya melindungi produsen mobil Eropa.

Sementara itu minggu ini, kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 diyakini sedang bersiap memberikan peringatan keras terhadap bank-bank China yang lebih kecil untuk berhenti membantu Rusia menghindari sanksi Barat.

Menurut Wang, masalah ekonomi telah timbul seiring dengan sanksi sepihak dan hambatan teknologi, yang disampaikan olehnya pada pertemuan para menteri luar negeri BRICS di Nizhny Novgorod Rusia, tanpa menyebut nama negara manapun.

BRICS yang berisikan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan telah lama dianggap sebagai kubu perlawanan terhadap dominasi Barat dalam tatanan dunia. Bahkan BRICS terus memperluas pengaruhnya dengan menambah anggota baru setelah Mesir, Uni Emirat Arab, Iran dan Ethiopia bergabung pada awal tahun ini.

Wang mengatakan, BRICS yang diperluas harus membangun blok itu menjadi \”mekanisme kerja sama multilateral baru\” yang didorong oleh pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang.

Dalam pertemuan dengan menteri luar negeri Brasil, Mauro Vieira di sela-sela pertemuan blok itu, Wang mengatakan, China bersedia bekerja dengan Brasil untuk memungkinkan peran yang lebih besar bagi BRICS dalam tata kelola global dan menjaga kepentingan negara-negara berkembang.

(akr)

“