loading…
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dapat gelar doktor setelah sukses pertahankan disertasi judulnya Model Kemitraan Stratejik BPK dengan Industri Pertahanan: Studi Kasus di PT Dirgantara Indonesia di UNJ, Jakarta. Foto/Istimewa
JAKARTA – Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana meraih gelar doktor dengan pujian. Dia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Kemitraan Stratejik BPK dengan Industri Pertahanan: Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia di Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Nyoman Adhi sukses mempertanggungjawabkan penelitiannya di depan tim penguji yang diketuai Prof Dedi Purwana dan sekretaris Prof Umi Widyastuti. Di sidang terbuka itu, beberapa penguji memberikan pertanyaan kritis tentang isi disertasi Nyoman Adhi.
Prof Kazan Gunawan sebagai penguji tanya harapan Nyoman Adhi sebagai Pimpinan 1 BPK RI terkait model NAS (Nexus of Accountability and Strategy) yang dibangun di disertasinya. Pertanyaan ini membuat Nyoman Adhi jelaskan poin penting model NAS dalam membangun kemitraan strategis antara BPK dengan lembaga lain.
Baca Juga: Cerita Chyta, Lulusan Doktor Termuda Prodi Manajemen Pendidikan UNJ
Menurut Nyoman Adhi, model NAS bisa bantu BPK punya peran lebih strategis, tidak hanya memeriksa laporan keuangan atau prosedur, tapi juga beri pandangan jelas tentang pengelolaan sumber daya negara, baik dana, aset, maupun SDM. Dengan ini, BPK bisa berubah dari fungsi watchdog jadi mitra strategis yang tidak hanya audit, tapi juga evaluasi, beri arahan, dan fasilitasi koordinasi antarlembaga di industri pertahanan.
Pertanyaan kritis lainnya datang dari Prof Komaruddin soal dampak model NAS yang bisa memperluas kewenangan BPK serta penerapannya sebagai kebijakan. Nyoman Adhi tegaskan bahwa Model NAS tidak memperluas kewenangan BPK secara struktural, tapi lebih menekankan perlunya evaluasi yang antisipatif dan solutif sesuai tuntutan governance modern.
"BPK tidak mengambil alih tugas pelaksana atau regulator, tapi jadi katalis transparansi dan efektivitas lintas sektor. Jadi, peran aktif BPK dalam Model NAS adalah bentuk adaptasi kelembagaan untuk hadapi tantangan tata kelola nasional, terutama di sektor strategis seperti pertahanan, tapi semua tetap dalam koridor fungsi evaluatif," jelasnya.