Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 10.789 gempa bumi dengan berbagai tingkat magnitudo dan kedalaman di Indonesia.
Berdasarkan magnitudo, BMKG mencatat terjadi 219 gempa bumi dengan magnitudo di atas 5,0 pada tahun 2023. Sementara itu, gempa bumi dengan magnitudo di bawah 5,0 terjadi sebanyak 10.570 kali.
Sepanjang tahun 2023, terjadi 861 kali gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat, sementara gempa bumi yang menyebabkan kerusakan terjadi 24 kali.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyatakan bahwa 15 gempa bumi yang menyebabkan kerusakan dipicu oleh patahan, sementara sembilan gempa bumi yang menyebabkan kerusakan disebabkan oleh subduksi lempeng.
Sementara itu, terjadi dua kali gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami pada tahun 2023, yaitu Gempa Maluku pada 10 Januari 2023 dengan magnitudo 7,9, dan Gempa Sumatra Barat pada 25 April 2023 dengan magnitudo 7,3.
BMKG mencatat bahwa kedua gempa bumi tersebut hanya menyebabkan kerusakan ringan pada beberapa rumah dan menghasilkan tsunami kecil yang tidak merusak.
Untuk mengantisipasi dampaknya, BMKG telah membangun 95 instalasi seismograf baru pada tahun 2023, sehingga totalnya menjadi 533. Seismograf-seismograf tersebut mendukung operasional Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS).
Untuk memperluas cakupan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, BMKG telah menginstal 75 perangkat Sistem Penerima Peringatan Generasi Baru (WRS NewGen) di daerah yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, sehingga totalnya menjadi 500.
Daryono menilai bahwa Indonesia, dengan kompleksitas tektoniknya, perlu terus memperkuat upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami. Hal ini dianggap penting untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gempa bumi besar yang memicu tsunami di masa depan.
Penyebaran informasi dan edukasi dianggap penting untuk ditingkatkan guna mendukung masyarakat menguasai cara-cara untuk tetap aman selama gempa bumi dan tsunami.
Literasi bencana
Pada tahun 2023, BMKG terus berupaya memperkuat literasi bencana masyarakat mengenai gempa bumi dan tsunami dengan membuat buku ilmiah bertema gempa bumi dan tsunami.
BMKG juga melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas Mitra BMKG dan masyarakat di daerah yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami melalui program Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) untuk stakeholder dan masyarakat, serta program BMKG Goes To School (BGTS) untuk siswa.
Hingga saat ini, program SLG telah melibatkan 37.293 peserta, sementara program BGTS telah melibatkan 39.157 siswa di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2023, BMKG juga memfasilitasi sembilan komunitas di delapan kabupaten untuk mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO sebagai Komunitas Siap Tsunami.
Selain itu, BMKG telah memfasilitasi 10 komunitas untuk mendapatkan pengakuan Komunitas Siap Tsunami tingkat nasional. Upaya untuk mendapatkan pengakuan tingkat internasional akan dilanjutkan pada tahun 2024.
Sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas kesiapsiagaan bencana pada infrastruktur kritis nasional, BMKG telah memfasilitasi operator untuk melaksanakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami di Pelabuhan Tanjung Benoa Bali, Kawasan Industri dan Pelabuhan Pelindo Banten, Bandara Minangkabau Sumatra Barat, dan Bandara Internasional Yogyakarta.
Untuk mengidentifikasi potensi bahaya tsunami dan referensi perencanaan tata ruang pesisir yang aman berdasarkan risiko tsunami, BMKG melakukan kegiatan Pemetaan Bahaya Tsunami dengan tujuan memetakan daerah-daerah yang rentan terhadap tsunami dan memperoleh data elevasi untuk pemodelan tsunami.
Hal ini juga bertujuan untuk memverifikasi hasil pemodelan tsunami berdasarkan hasil survei lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan mitigasi gempa bumi dan tsunami.
Hingga tahun 2023, BMKG telah berhasil menyusun sekitar 150 Peta Bahaya Tsunami di berbagai pantai yang rentan terhadap tsunami di Indonesia.
Struktur bangunan
Selain literasi bencana, penting untuk memperhatikan keamanan struktur bangunan. Untuk mengantisipasi dan mengurangi bahaya gempa bumi, solusi utamanya adalah membangun bangunan tahan gempa.
Daryono menilai bahwa selama gempa bumi, bangunan dengan struktur yang lemah dan ambruk akibat getaran merupakan penyebab kematian.
Misalnya, gempa bumi dengan magnitudo 6,4 yang melanda Yogyakarta pada 27 Mei 2006, menelan lebih dari 5.700 nyawa. Sementara itu, gempa bumi dengan magnitudo dan kedalaman yang sama yang melanda Teluk Suruga pada 11 Agustus 2009, hanya menelan satu korban jiwa. Hal ini membuktikan bahwa bangunan tahan gempa menentukan keselamatan masyarakat.
Selain itu, perlu mempertimbangkan kondisi tanah. Tanah yang lembut dan tebal dapat memicu penguatan getaran yang akan memperbesar guncangan gempa bumi akibat resonansi lapisan tanah. Zona lemah atau tanah lembut ini dapat dipetakan menggunakan mikrozonasi seismik.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait antisipasi gempa bumi, salah satunya adalah SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan dan Struktur Non-Bangunan.
Deputi Bidang Pengembangan Standardisasi BSN, Hendro Kusumo, menyatakan bahwa selain SNI 1726:2019, terdapat beberapa SNI lainnya, seperti SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan dan Penjelasan.
Dengan status sebagai negara yang rentan terhadap gempa bumi, semakin penting bagi Indonesia untuk membangun kesiapsiagaan bencana dan selalu mengantisipasi semua kemungkinan yang ada.
Berita terkait: BMKG ajak masyarakat Indonesia belajar tentang kesiapsiagaan bencana
Berita terkait: HKBN momentum tepat untuk tingkatkan kesiapsiagaan bencana: Kemenko
Berita terkait: BNPB ingatkan masyarakat waspada bencana saat liburan akhir tahun
Translator: Zubi Mahrofi, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024