Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa mereka yang menentang Undang-Undang Militer yang baru diratifikasi dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Berbicara di Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat, beliau menjelaskan bahwa mekanisme uji materi merupakan bagian dari sistem konstitusi yang memungkinkan warga negara untuk menantang undang-undang yang diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
“Ia bisa diuji untuk menentukan apakah kekhawatiran tersebut memang mendasar atau tidak,” katanya sebagai tanggapan terhadap kritik dari beberapa kelompok terkait undang-undang militer yang telah diratifikasi.
Agtas mendorong masyarakat untuk membiarkan undang-undang baru tersebut diterapkan terlebih dahulu.
Beliau menekankan bahwa tidak boleh ada ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, karena Republik Indonesia didirikan oleh berbagai kelompok dan profesi yang memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun bangsa.
“Pada intinya, tidak mungkin bagi kita untuk sepakat pada segala hal, karena demokrasi secara inheren melibatkan perbedaan,” katanya. “Oleh karena itu, jalur hukum (seperti uji materi) tetap tersedia.”
Beliau menjamin kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Militer, yang disetujui selama sidang paripurna DPR, tidak membentuk “fungsi ganda” bagi personel militer—suatu kekhawatiran yang diutarakan oleh beberapa pihak.
“Fungsi ganda” merujuk pada personel militer yang memegang kedudukan militer dan sipil.
Beliau juga menolak kritik bahwa proses ratifikasi kurang transparan, mencatat bahwa RUU tersebut telah dibahas selama periode DPR sebelumnya.
Berita terkait: Undang-Undang Militer telah memenuhi semua prinsip hukum: Ketua DPR
Berita terkait: Undang-Undang Militer tidak boleh melanggar hak-hak sipil: legislator
Penerjemah: Andi, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025