Gambar sedang dimuat…
Ridwan al-Makassary, Dosen di Fakultas Ilmu Sosial UIII/Direktur Center of Muslim Politics and World Society UIII. Foto: Dok. SindoNews
Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)
Dalam dunia politik, sebenarnya tidak pernah ada kekosongan kekuasaan. Jika seorang pemimpin meninggal, dia pasti akan digantikan oleh pemimpin lain. Dalam situasi perang yang terjadi di Iran, kekosongan kekuasaan itu dengan cepat diisi oleh pemimpin baru.
Meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, lalu disusul wafatnya Ali Larijani pada 17 Maret 2026 dalam serangan Israel beberapa minggu kemudian, merupakan kehilangan dua tokoh sentral dalam pemerintahan Iran. Tampaknya ini adalah akhir dari sebuah era yang bisa menjaga keseimbangan antara kapan harus berperang dan kapan harus berdamai. Mungkinkah ini awal dari perang total yang menghancurkan?
Sampai sekarang, dunia sibuk menghitung jumlah rudal yang diluncurkan dan kilang minyak yang meledak. Tapi, dibalik gemuruhnya perang, terjadi pergeseran struktur di Republik Islam Iran, yang selama empat puluh tahun mampu merawat keseimbangan tadi. Generasi muda Iran sebenarnya memimpikan demokrasi dan reformasi, tetapi sampai saat ini yang muncul justru sebuah negara militer yang berselimutkan jubah agama.
Sistem Velayat-e-Faqih (kekuasaan tertinggi ulama) selama ini hidup dalam kepura-puraan. Dari awal, rezim ini berdiri di atas dua pilar yang bertentangan, yaitu legitimasi agama dari para ulama dan kekuatan paksaan dari Garda Revolusi (IRGC). Sang Pemimpin, Khamenei, paham seni menjaga keseimbangan ini, yang disebut narmesh-e qahremananeh (kelenturan yang heroik), yang memungkinkan rezim ini menarik napas saat tekanan terlalu berat, termasuk dalam perundingan nuklir.
Harapan sempat tertumpu pada Larijani, yang kini juga telah meninggal. Sekarang, keseimbangan itu sudah hancur. Pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru adalah bukti yang paling jelas. Putra kedua dari almarhum pemimpin ini dianggap bukanlah seorang ulama besar. Gelar Hojjatoleslam-nya tidak sebanding dengan otoritas Ayatullah yang dimiliki ayahnya.
Dia bukanlah pemimpin spiritual, melainkan hasil kompromi antara faksi garis keras dan IRGC. Satu fakta yang menarik adalah sejak diangkat sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba tidak pernah muncul di depan publik. Pidato pertamanya sebagai pemimpin dibacakan oleh orang lain di televisi. Entah karena dia cedera dan sedang dirawat di Rusia, atau karena dia memang cuma kedok—sebuah tameng agar dunia percaya bahwa Republik Islam masih dipimpin ulama, padahal kendali sebenarnya ada di tangan para jenderal Garda Revolusi.