Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melacak sumber kasus keracunan makanan yang terkait dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selama pertemuan dengan BGN di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa, ia menekankan bahwa sumber kasus keracunan makanan harus dilacak dengan fokus pada beberapa aspek, mulai dari bahan lokal hingga proses distribusi.
Dia mengutip laporan dari Pusat Inisiatif Pengembangan Strategis Indonesia (CISDI) mengenai standarisasi penyediaan makanan gratis, yang menyatakan bahwa hanya 17 persen makanan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“CISDI juga menemukan bahwa 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra olahan, padahal sebenarnya kita ingin memberdayakan petani lokal dan memperkenalkan makanan lokal,” katanya.
CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan unit pelayanan pemenuhan nutrisi jika mereka perlu melayani tiga ribu hingga 3.500 orang.
“Di Brasil, makanan ultra olahan tidak boleh diberikan kepada anak sekolah. Praktik baik ini perlu dicatat oleh BGN untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program makanan gratis,” katanya.
Dia juga meminta lembaga tersebut untuk mengoptimalkan koordinasi dan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan respons cepat terhadap kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.
Sementara itu, BGN Kepala Dadan Hindayana menekankan bahwa lembaganya sedang memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan makanan yang terulang.
Dia mengatakan bahwa yang pertama yang perlu diperkuat adalah protokol keamanan selama pengiriman dari dapur ke sekolah.
Yang kedua adalah membatasi waktu pengiriman maksimum untuk menjaga kualitas makanan, sedangkan yang ketiga adalah memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan pengiriman kepada siswa.
Yang keempat adalah menetapkan batas toleransi waktu agar makanan dikonsumsi segera. Sementara itu, yang kelima adalah menetapkan kewajiban untuk pengujian organoleptik makanan sebelum didistribusikan.
Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Berita terkait: Indonesia’s BGN responds to poisoning cases with stricter protocols
Selain itu, BGN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa lembaganya sedang memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan makanan yang terulang.
Dia mengatakan bahwa yang pertama yang perlu diperkuat adalah protokol keamanan selama pengiriman dari dapur ke sekolah.
Yang kedua adalah membatasi waktu pengiriman maksimum untuk menjaga kualitas makanan, sedangkan yang ketiga adalah memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan pengiriman kepada siswa.
Yang keempat adalah menetapkan batas toleransi waktu agar makanan dikonsumsi segera. Sementara itu, yang kelima adalah menetapkan kewajiban untuk pengujian organoleptik makanan sebelum didistribusikan.
Berita terkait: School lunch processing standards tightened to prevent food poisoning
Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Berita terkait: Indonesia’s BGN responds to poisoning cases with stricter protocols
Sementara itu, BGN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Berita terkait: School lunch processing standards tightened to prevent food poisoning
Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Berita terkait: Indonesia’s BGN responds to poisoning cases with stricter protocols
Sementara itu, BGN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.