Jakarta (ANTARA) – Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia menyatakan bahwa mempertahankan kepercayaan penonton tetap menjadi tantangan utama bagi sektor film nasional, meskipun potensi pertumbuhannya kuat. Hal ini disampaikan setelah jumlah penonton bioskop mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua LSF Naswardi mengatakan tujuan untuk tahun 2026 adalah terus memperluas jumlah produksi film dalam negeri dan apresiasi penonton. Ini menyusul performa industri yang dia sebut sebagai yang terkuat pada 2024 dan 2025.
"Tantangan kita adalah menjaga kepercayaan masyarakat agar penonton terus menghargai film Indonesia," kata Naswardi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Data Kementerian Kebudayaan menunjukkan kehadiran penonton bioskop domestik mencapai rekor 80,2 juta orang pada 2025, level tertinggi yang pernah dicatat untuk film Indonesia.
Naswardi menyebut LSF terus meningkatkan kualitas film melalui pengawasan ketat, dengan memberikan status "lulus sensor" atau "tidak lulus" kepada film yang diajukan.
Proses ini bertujuan melindungi penonton dari dampak negatif potensial dari konten yang melanggar ketentuan hukum atau norma sosial.
Pada 2025, LSF menerbitkan 41.092 sertifikat lulus sensor dan meninjau 545 film cerita, terdiri dari 270 judul domestik dan 275 film impor.
Berdasarkan klasifikasi usia, kategori Remaja (13+) mendominasi dengan 46,96 persen, diikuti Penonton Umum 29,50 persen dan Dewasa (17+) 22,66 persen.
Permohonan sensor untuk konten over-the-top (OTT), termasuk film untuk platform seperti Netflix, Disney+, Vidio, dan Viu, melonjak dua kali lipat dari level sebelumnya.
Sebaliknya, volume sensor untuk konten televisi gratis menurun. LSF mengaitkan ini dengan tekanan ekonomi pada penyiar konvensional dan pergeseran pengiklan ke platform digital.
Produksi film dan iklan domestik menunjukkan ketahanan, menyumbang 23.462 judul atau 63,57 persen dari total pengajuan, dibandingkan dengan 13.452 judul impor (36,43 persen).
LSF menyatakan kepatuhan terhadap kriteria sensor sangat tinggi, dengan 99,77 persen konten yang diajukan lulus tanpa perlu revisi.
Terpisah, pejabat Kementerian Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu mengatakan distribusi tetap menjadi kelemahan kunci dalam ekosistem industri film Indonesia.
Berbicara di dengar pendapat parlemen Selasa, dia menyebut rumah produksi menghadapi "beban ganda" karena terbatasnya jumlah distributor profesional.
Dengan sedikit distributor yang bertindak sebagai agen penjualan khusus, rumah produksi harus menangani pembuatan film dan pemasarannya sekaligus.
Rahayu mengatakan dibutuhkan jembatan distribusi yang lebih kuat agar produser dapat fokus pada kualitas dan memperluas keragaman genre, bukan berperan ganda sebagai penjual untuk film mereka sendiri.
Berita terkait: Anggota DPR minta pemerintah percepat pertumbuhan industri film
Berita terkait: LSF RI buka website film inklusif untuk semua, termasuk penyandang disabilitas
Penerjemah: Sinta A, Rahmad Nasution
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026