Jakarta (ANTARA) – Lembaga pemikir Indonesia, The Habibie Center, menekankan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Mohammad Hasan Ansori dalam diskusi publik bertajuk Consistency in Upholding the UN Charter yang digelar di Jakarta, Selasa, menandai empat tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina.
“Sebagai lembaga yang lama berkecimpung dalam isu demokrasi dan HAM, The Habibie Center memandang krisis ini dari sudut pandang demokrasi dan HAM, serta mendorong solusi berdasarkan nilai-nilai tersebut,” kata Hasan.
Ia menegaskan kembali posisi konsisten lembaganya, yang tercermin dalam pernyataan bersama yang telah diterbitkan sebelumnya, yang menggarisbawahi kebutuhan untuk menghormati Piagam PBB, khususnya prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan penolakan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan sengketa.
Menurut Hasan, tindakan Rusia terhadap Ukraina telah mengancam stabilitas geopolitik dan ekonomi regional.
Ia berargumen bahwa konflik ini melanggar Pasal 1 dan 2 Piagam PBB, yang mengatur perdamaian dan keamanan internasional serta mewajibkan negara anggota untuk patuh pada prinsip-prinsip dasar organisasi tersebut.
Hasan memaparkan beberapa prinsip yang menurutnya dilanggar oleh Rusia, termasuk keadilan dan hukum internasional, hak yang sama dan penentuan nasib sendiri, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Rusia juga dianggap telah melanggar prinsip persamaan kedaulatan antar negara, serta kewajiban untuk tidak menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas untuk memastikan bahwa Piagam PBB tidak hanya menjadi norma moral tanpa penegakan yang efektif.
“Tanpa penegakan yang konsisten, dunia akan menjadi tempat yang lebih berbahaya dan konflik akan lebih mudah tersulut. Semua pihak setuju bahwa akuntabilitas adalah dasar dari keamanan internasional,” ujarnya.
Hasan menambahkan bahwa tantangan dalam memastikan akuntabilitas PBB sangat tergantung pada kemauan politik, terutama di antara kekuatan besar, dinamika kekuasaan dalam sistem keamanan internasional, khususnya di Dewan Keamanan PBB, dan penerapan akuntabilitas yang selektif.
Menandai empat tahun perang berkelanjutan antara Moskow dan Kyiv, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berjanji akan melakukan segala upaya untuk mencapain perdamaian dan keadilan di Ukraina.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa perdamaian yang abadi, adil, dan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan mengatasi akar penyebab konflik, dan menekankan bahwa upaya diplomasi Moskow diarahkan untuk tujuan tersebut.
Berita terkait: Tidak ada permintaan pasukan penjaga perdamaian RI di perbatasan Rusia-Ukraina: pemerintah
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan, Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026