Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa jumlah wilayah yang ditargetkan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat tahun ini, dan tidak terbatas pada enam wilayah prioritas.
Saat memberikan laporan pada hari Senin, Kepala Pusat Data Bencana, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa setidaknya 13 kejadian kebakaran hutan dan lahan tercatat oleh tim BNPB dari 11 hingga 20 Juli 2024.
13 kejadian dilaporkan dari Aceh (Aceh Barat), Sumatera Utara (Sipiso-Piso Merek, Karo), dan Jawa Timur (Bromo Tengger), dengan luas kebakaran lebih dari enam hektar masing-masing. Kebakaran di tempat pembuangan sampah juga tercatat di Kupang, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wilayah-wilayah tersebut bukan bagian dari enam wilayah yang diprioritaskan berdasarkan data historis dan analisis risiko. Namun, kebakaran hutan dan lahan yang signifikan telah terdeteksi di sana sejak 2023.
“Mereka termasuk Sumatera Barat di pantai selatan dan Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan mineral juga mulai menjadi intens,” katanya.
Menurut Muhari, penyebaran kebakaran bisa disebabkan oleh peningkatan suhu panas maksimum, diikuti oleh hari-hari tanpa hujan, seperti yang dialami di Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia bagian tengah sejak awal Juni 2024.
Dia memproyeksikan bahwa kebakaran akan terus meningkat selama puncak musim kemarau dari 11 Juli hingga September 2024, sesuai dengan studi yang dilakukan oleh BNPB, bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk itu, katanya, BNPB telah meminta kepada kepala daerah dan otoritas untuk merespons kekeringan secara serius untuk mencegah kebakaran di titik panas serta mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang sengaja menyebabkan kebakaran.
Dia menegaskan bahwa BNPB siap memberikan bimbingan yang erat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, misalnya, dalam melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
Bimbingan ini sedang dilakukan oleh BNPB untuk enam wilayah prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, yang telah mulai terpengaruh oleh kebakaran hutan dan lahan dan menerapkan status tanggap darurat.
“Sasaran adalah luas area terbakar atau area yang berpotensi terbakar tahun ini harus jauh di bawah tahun 2021 dan 2022,” kata Muhari.
Berita terkait: Kementerian menggunakan penanganan kebakaran hutan Jambi sebagai proyek pilot: Pejabat
Berita terkait: Puncak musim kemarau memicu kebakaran lahan, hutan: Menteri
Translator: M Riezko, Raka Adji
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024