Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa integrasi layanan publik digital yang disediakan oleh pemerintah akan mendukung masyarakat dan membantu mengurangi korupsi.
Pada rapat kabinet pleno yang diadakan beberapa waktu lalu, beberapa kementerian berkomitmen untuk mengembangkan GovTech, memperkuat Digital ID, dan mengoptimalkan Pusat Data Nasional sebagai bagian dari ekosistem Pusat Data Nasional untuk meningkatkan layanan publik digital.
“Semua harus terintegrasi ke dalam Pusat Data Nasional (yang berada di bawah) Peraturan Presiden No. 82 tahun 2023. Jika sistem ini dibuat, kita dapat memudahkan masyarakat serta kasus korupsi akan berkurang,” kata Pandjaitan dalam pertemuan koordinasi GovTech di sini pada hari Senin.
Untuk mencapai visi layanan digital optimal Indonesia, pemerintah akan mengubah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pencetakan mata uang, Peruri, menjadi BUMN digital kelas dunia.
Kementerian yang terlibat dalam pengembangan GovTech meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Aplikasi layanan publik digital terintegrasi akan memberikan pengalaman pelanggan yang lancar dan informatif.
Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Digital ID, di mana nomor identifikasi (NIK) akan digunakan dalam database untuk layanan digital pemerintah lainnya, termasuk SIM, BPJS, paspor, plat nomor kendaraan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor telepon, dan buku nikah, antara lain.
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran kepada para pemimpin daerah untuk mendorong daerah berperan dalam mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan digital.
“Kami sedang memikirkan bagaimana melaksanakan perintah Presiden untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi,” kata Pandjaitan.
Berita terkait: INDEF merekomendasikan strategi untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia
Berita terkait: Kementerian dan lembaga tingkatkan inklusi keuangan digital perempuan
Translator: Ade J, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024