Padang, Sumbar (ANTARA) – Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah dokter bertujuan memperkuat sistem kesehatan nasional Indonesia, kata seorang pejabat tinggi.
Namun, kualitas dokter tidak boleh dikorbankan dalam upaya meningkatkan jumlahnya, tegas Khairul Munadi, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, pada Jumat kemarin.
Untuk mendukung tujuan ini, kementerian akan membentuk satgas dan bekerja sama erat dengan Kemenkes serta Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) guna memperluas tenaga medis di Tanah Air.
Universitas dengan fakultas kedokteran yang kuat akan diminta membimbing institusi yang lebih baru atau kurang berkembang, termasuk sekolah kedokteran yang baru berdiri.
"Kami harap kolaborasi dan kemitraan ini bisa mempercepat upaya memenuhi kebutuhan Indonesia akan lebih banyak dokter," ujar Munadi.
Dia menambahkn bahwa kementerian juga berupaya menghilangkan regulasi usang, sesuai permintaan Presiden Prabowo agar pembentukan fakultas kedokteran baru tidak terhambat aturan ketinggalan zaman.
Proses deregulasi termasuk meninjau dan menyederhanakan persyaratan akreditasi—tanpa mengorbankan mutu pendidikan.
Awal minggu ini, presiden memerintahkan Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mendirikan fakultas kedokteran baru serta menambah jumlah dokter di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Rumah Sakit Internasional Bali (RSIB) di Denpasar, Bali, Rabu lalu.
Prabowo menekankan pentingnya layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh warga, yang menurutnya memerlukan rasio dokter-populasi yang memadai.
Berita terkait: Ministry reaffirms commitment to ensuring quality doctor certification
Berita terkait: President orders nationwide expansion of medical faculties
Penerjemah: Muhammad Zulfikar, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025