Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memimpin delegasi Indonesia untuk kunjungan kerja ke Prancis dan Belgia pada 3 hingga 5 Juni, guna mempercepat aksesi negara ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selaku Kepala Tim Nasional Aksesi OECD, Menteri Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris.
“Kunjungan ini menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan hasil asesmen mandiri dalam Dokumen Memorandum Awal pada 2025,” ujarnya dalam pernyataan pada Selasa.
Proses aksesi saat ini memasuki fase tinjauan teknis yang dilakukan oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD. Pada fase ini, OECD akan menjalankan serangkaian kegiatan, termasuk penyebaran kuesioner, misi pencarian fakta, serta penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia. Hasilnya nanti akan dibahas di tingkat Komite OECD dan menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan bagi Indonesia.
Proses aksesi ini melibatkan 25 Komite OECD dengan bidang kebijakan meliputi ekonomi, tata kelola, dan sosial, seperti investasi, perdagangan, persaingan usaha, fiskal, anti-korupsi, lingkungan, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Indonesia tengah disorot global sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjalani proses ini. Koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias negara anggota agar mendukung kelancaran aksesi Indonesia. “Kita harus manfaatkan momentum ini,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Indonesia akan menyoroti misi hilirisasi sebagai kebijakan utama untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi nasional. Airlangga juga dijadwalkan jadi pembicara kunci dan menggelar pertemuan bilateral dengan lebih dari delapan negara, termasuk Australia, AS, Jepang, dan Inggris.
Setelah Paris, perjalanan dilanjutkan ke Belgia untuk berbicara di Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 dan bertemu Komisioner Uni Eropa. Agenda utamanya adalah mengawasi proses ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA), yang diharapkan segera berlaku.