Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa peningkatan produktivitas lahan dan mengoptimalkan frekuensi tanam adalah kunci utama untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
“Kunci utamanya terletak pada peningkatan produktifitas lahan dan optimalisasi frekuensi tanam,” tegasnya dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan) di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, menurut sebuah pernyataan.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa upaya mencapai swasembada pangan yang komprehensif diperkuat melalui peningkatan produksi dan kebijakan yang tepat.
“Untuk panen lebih banyak, kita harus menanam lebih banyak. Ini dapat diraih dengan menaikkan produktivitas di lahan yang sama dan meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian terus mendorong kebijakan yang bisa meningkatkan produktivitas petani, termasuk mendongkrak hasil panen per hektar melampaui rata-rata saat ini.
Selain itu, kementerian juga terus mengoptimalkan indeks tanam agar petani dapat menggunakan lahannya untuk bercocok tanam lebih sering dalam setahun.
Wakil menteri itu menekankan bahwa kesuksesan swasembada pangan tidak terpisah dari dukungan kebijakan strategis pemerintah.
Satu aspek penting adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Dia menyebutkan, pembangunan 61 bendungan di masa pemerintahan sebelumnya belum mencapai potensi penuh akibat keterbatasan kewenangan dalam pengembangan jaringan irigasi.
“Melalui Inpres tentang irigasi, semua pihak—baik di tingkat pusat maupun daerah—kini dapat berperan dalam mengembangkan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 triliun di 2025, perbaikan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan air yang konsisten untuk petani,” jelasnya.
Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk telah menjadi langkah vital lain yang diambil pemerintah. Sebelumnya, pendistribusian pupuk bersubsidi terkendala rantai birokrasi panjang yang melibatkan banyak pihak.
Sekarang, katanya, regulasi telah disederhanakan, sehingga distribusi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Kebijakan lain yang mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai mampu menstabilkan harga di masa panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.
“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun jumlah lahan dan petani tidak bertambah, dan anggaran belum naik signifikan, target swasembada tetap dapat dicapai,” tegas Sudaryono.
Berita terkait: BRIN dorong riset peternakan untuk dukung program makanan gratis
Berita terkait: RI targetkan 5,9 miliar bibit tebu pada 2026 untuk pacu swasembada gula
Berita terkait: Krisis percepat upaya swasembada energi Indonesia: Prabowo
Penerjemah: Muhammad Harianto, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026