Minggu, 7 Desember 2025 – 12:40 WIB
Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menyatakan bahwa ke depannya, Manggarai Raya memerlukan pemimpin daerah yang punya kapasitas dan integritas yang kuat untuk meningkatkan pembangunan yang benar-benar berfokus pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
Formappi Sebut Peran DPRD Sangat Penting dalam Pembangunan di Manggarai, Ini Alasannya
Menurut Herman, kapasitas dan integritas seharusnya menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan, mengingat sistem dan sumber daya yang terbatas di tiga kabupaten di tanah Manggarai. Pendapat ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik ‘Mengevaluasi Logika Pembangunan di Manggarai: Tradisi Lokal Vs Politik Korup’ di Aryaduta Semanggi, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2025.
Baca Juga:
4 Pria Curi Pipa AC di Jakbar, Kerugian Perusahaan Capai Rp59 Juta
Diskusi tersebut juga menghadirkan ahli pembangunan dari Cornell University, Timothy Ravis; analis politik senior Boni Hargens; dan peneliti senior Formappi Lucius Karus. Acara dipandu oleh tokoh muda Manggarai, Nardi Nandeng, sebagai moderator.
"Kapasitas dan integritas pemimpin memang variabel yang menentukan. Di tengah keterbatasan sistem, yang bisa jadi ‘penyelamat’ sebenarnya adalah kepala daerah. Pengalaman daerah lain membuktikan hal ini. Di Manggarai Raya, kondisi ini masih jauh dari harapan dan bisa jadi tugas bersama untuk pemilihan mendatang," ujar Herman.
Baca Juga:
Timothy Ravis Apresiasi Sikap Gereja, Bela Masyarakat Adat di Polemik Geotermal Manggarai
Herman menambahkan, banyak kesuksesan suatu daerah dipengaruhi oleh peran penting pemimpin yang berkemampuan dan berintegritas tinggi. Kreativitas dan inovasi dari pemimpin daerah sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat terlaksana.
"Dengan segala keterbatasan, kita butuh pemimpin yang kreatif dan inovatif, yang bisa memanfaatkan dana serta mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Juga perlu mendorong pemerintahan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sipil dan adat, media, kampus, kelompok rentan, serta dunia usaha," tegas Herman.
Herman juga menyoroti hubungan pemerintah Pusat dan Daerah, baik dari segi kewenangan, keuangan, maupun pengawasan, yang dinilainya belum solid. Soliditas ini, kata dia, sangat memengaruhi tata kelola pembangunan lokal di Manggarai Raya.
"Kekuasaan atau kontrol pusat sangat kuat, sehingga pemerintah daerah lebih mementingkan akuntabilitas administratif atau vertikal daripada akuntabilitas substantif atau horizontal. Daerah lebih mengejar persyaratan administratif daripada kebutuhan atau masalah masyarakat yang kontekstual," jelas Herman.
Halaman Selanjutnya
Selain itu, kata Herman, hubungan antara pembuat kebijakan di daerah dengan masyarakat masih timpang. Bahkan, akses masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi yang bermakna sering tertutup.