Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah contoh nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan.
“KPP dan FLPP merupakan wujud dukungan nyata pemerintah untuk sektor perumahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Sirait dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Jumat.
FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah melalui skema KPR bersubsidi.
FLPP dikelola oleh BP Tapera dan telah dijalankan sejak tahun 2010 serta terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terjangkau.
Pemerintah menyediakan dana murah ke bank-bank pelaksana, sehingga pembeli bisa mendapatkan rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu angsuran yang lebih lama.
Menurut data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per 3 November 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 213.630 unit rumah, setara dengan Rp26,51 triliun atau sekitar US$1,5 miliar.
Sementara itu, data dari kementerian menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman program perumahan KPP mencapai Rp267,1 miliar atau sekitar US$16 juta per 4 November 2025.
KPP sendiri dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025.
KPP adalah kredit pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik perorangan maupun badan usaha, untuk mendukung program prioritas pemerintah di sektor perumahan.
Penerima KPP yang memenuhi syarat diantaranya adalah UMKM, pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.
Dana KPP juga bisa dimanfaatkan oleh perorangan atau UMKM untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usahanya.