Selasa, 5 Mei 2026 – 10:49 WIB
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan buat Staf Ahli Menteri Perhubungan di era Budi Karya Sumadi peg Dug Purwagandhi, yaitu Robby Kurniawan, pada hari ini, Selasa, 5 Mei 2026.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo nerangin kalo penjadwalan ini adalah hasil koordinasi antara penyidik lembaga antikorupsi itu sama Robby Kurniawan, setelah dia dipanggil buat diperiksa sebagai saksi tanggal 4 Mei 2026.
“Yang bersangkutan sebelumnya tidak dateng, tapi udah ada koordinasi sama penyidik dan rencananya mau dijadwalin ulang untuk periksa di Selasa pagi. Makanya, kami nungguin aja kehadiran saksi pada Selasa, 5 Mei 2026,” ucap Budi para reporter, dikutip dari ANTARA.
Budi nyebut kalo penyidik KPK sedang nunggu kehadiran Robby Kurniawan sebagai saksi di kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
“Kita mangimbau agar saksi juga kooperatif dan hadir memenuhi panggilan, ngasih keterangan yang dibutuhkan sama penyidik. Karena, pasti setiap keterangan dari saksi-saksi itu penting banget,” lanjutnya.
Sebelumnya, kasus ini keongkar berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakuin KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Sekarang, BTP itu udah berganti nama jadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lalu nentuin 10 orang tersangka yang langsung ditahan kaitannya sama dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera sama Sulawesi. Hingga 20 Januari 2026, KPK udah nentuin dan menahan total 21 orang tersangka. KPK juga udah nentuin dua perusahaan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Kasus dugaan korupsi ini terjadi di proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek bangun jalur kereta api sama dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dalam proyek-proyeknya, diduga ada pengaturan biar pemenang proyek ditentuin sama pihak-pihak tertentu lewat rekayasa sejak proses administrasi sampe penetapan pemenang tender.