KORE Merekomendasikan Sistem Pelacakan Berbasis Teknologi untuk Mengakhiri Pemalsuan Beras

Jakarta (ANTARA) – Peneliti di Pusat Reformasi Ekonomi (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, merekomendasikan penggunaan sistem pelacakan berbasis teknologi untuk menghilangkan distribusi beras oplosan.

"Sistem pelacakan beras berbasis teknologi bisa dikembangkan untuk memantau rantai pasok dari petani ke konsumen, memastikan transparansi dan mencegah manipulasi, serta mempermudah pengawasan," katanya saat dihubungi di sini pada Minggu.

Dalam hal ini, dia menekankan perlunya penguatan pengawasan. Oleh karena itu, dianggap penting bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain guna menangani distribusi beras oplosan.

Selain itu, dia juga menekankan perlunya sanksi tegas untuk menciptakan efek jera, seperti pencabutan izin usaha, bagi distributor yang terbukti bersalah.

Lebih lanjut, dia merekomendasikan pembuatan aturan ketat terkait standarisasi kualitas beras premium, termasuk pengujian rutin kadar air.

Selain itu, juga dianggap penting untuk mewajibkan produsen beras premium mendapatkan sertifikasi, yang bisa melibatkan layanan jaminan untuk memastikan kualitas beras dan melindungi konsumen beras premium agar tidak dirugikan.

Mardian menyarankan agar pemerintah menghapus harga eceran tertinggi (HET) untuk beras kualitas premium karena adanya kelompok berpenghasilan tinggi yang tidak terganggu dengan kenaikan harga.

Menurutnya, menghilangkan pembedaan antara beras premium dan beras medium bukan solusi karena segmentasi konsumen harus tetap ada agar pemerintah bisa melakukan intervensi untuk melindungi konsumen kelas menengah ke bawah.

Terakhir, dia merekomendasikan agar distribusi beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan pemerintah langsung ke penerima, bukan melalui distributor.

Berita terkait:

MEMBACA  Pengamanan Massif untuk Olimpiade Paris akan mencakup pemeriksaan keamanan bagi sebagian warga ibu kota