Jakarta (ANTARA) – Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) sedang mempersiapkan koperasi desa untuk mengelola sekitar 1.000 dapur di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) guna mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis bahwa jumlah ini akan terus bertambah untuk mencakup semua wilayah 3T.
Dapur MBG standar dirancang untuk melayani 3.000–3.500 orang, tetapi beberapa komunitas terpencil memiliki penduduk lebih sedikit. Untuk mengatasi ini, BP Taskin menyiapkan “dapur khusus” yang dikelola koperasi desa.
“Kami menemukan pulau dengan hanya 1.119 penduduk. Menurut peraturan saat ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk dapur MBG. Karena itu, BP Taskin bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kebijakan khusus,” kata Deyang.
Dapur-dapur ini akan dibangun di daerah sulit dijangkau seperti pulau-pulau kecil di sekitar Lombok. Pembangunan melalui koperasi desa bertujuan memastikan pengelolaan berkelanjutan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Koperasi akan menangani rantai pasok makanan program MBG dan mengolah sampah organik menjadi produk seperti pakan ternak atau bahan bakar alternatif.
“Dengan cara ini, program tidak hanya menyediakan makanan bergizi tapi juga membuka peluang usaha baru,” ujarnya.
Deyang menekankan bahwa tidak ada daerah yang boleh dikucilkan dari program MBG hanya karena jumlah penduduknya sedikit atau lokasinya terpencil.
Tim tugas berencana memulai operasi dapur khusus di daerah terpencil tahun ini, sesuai target pemerintah mendirikan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
Berita terkait: Pemerintah alokasikan Rp300 triliun untuk program makan gratis pada 2026
Berita terkait: Rp8,2 triliun telah dikeluarkan untuk program makan gratis, kata badan gizi
Penerjemah: Tri Meilani Ameliya, Arie Novarina
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025