Konflik Menghambat Aspirasi SDG dan Iklim Negara Berkembang: Pemerintah

JAKARTA (ANTARA) – Penasihat khusus senior Menteri Luar Negeri Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa konflik yang sedang berlangsung telah memperburuk situasi di negara-negara berkembang di tengah krisis iklim akibat pengalihan pendanaan.

“Konflik lebih lanjut akan berdampak serius pada negara-negara berkembang. Sementara negara seharusnya mendapatkan pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan); sumber daya ini dialihkan (untuk menangani dampak konflik),” jelasnya di sini pada hari Selasa.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan kampanye untuk kepentingan negara-negara berkembang di beberapa forum internasional, terutama selama kepemimpinannya di G20 dan ASEAN.

Ini telah menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk membangun kolaborasi di antara semua negara untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tambahnya.

Berita terkait: Kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang untuk mencapai SDGs: Menteri

Dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia akan terus tetap sebagai negara non-blok di tengah berbagai konflik yang sedang berlangsung, termasuk konflik ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina, kata Djani.

“Mengingat hubungan saat ini antara Amerika Serikat dan Cina, apakah perlu memilih salah satu dari yang lain? Tidak. Indonesia tidak akan memihak,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa Indonesia adalah teman bagi semua negara. Selain itu, sebagai negara non-blok, Indonesia berada dalam posisi yang ideal di antara kekuatan ekonomi super global.

Djani kemudian mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia.

“Pada akhirnya, saya pikir bagi semua pihak akan bermanfaat untuk memiliki dunia yang lebih aman,” katanya.

Berita terkait: Negara-negara berkembang berharap Bank Dunia akan membangun sistem keuangan yang lebih adil: RI

Reporter: Uyu Septiyati Liman
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024

MEMBACA  CIA diduga membuat akun media sosial palsu untuk meramaikan pemerintah China