Kompolnas Desak Reformasi Polri dengan Fokus pada Hak Asasi dan Pengawasan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Kepolisian Nasional Indonesia (Kompolnas) menyerukan reformasi mendesak di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dengan prioritas pada alat digital, hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang kuat.

Berbicara di Jakarta pada Minggu, Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menyatakan upaya reformasi harus membangun kerangka yang telah ada. Ia menekankan bahwa ketiga pilar ini sangat penting untuk menciptakan institusi polisi yang lebih profesional dan berbasis hak.

“Ini bisa jadi fondasi — membantu mengidentifikasi apa yang harus dikuatkan, diperbaiki, atau diganti. Ini bisa menjadi peta jalan menuju polisi yang humanis dan menghargai hak,” kata Anam.

Dia mendorong peninjauan instrumen yang ada agar sesuai dengan kemajuan digital, dan menekankan keselarasannya dengan perlindungan konstitusional seperti kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul.

“Di era digital seperti sekarang, kita harus memastikan instrumen kita tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak warga,” ujarnya.

Mengutip laporan dari masyarakat sipil, Anam mengakui bahwa represi polisi terhadap warga sipil masih terjadi. Dia mengatakan alat-alat Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam institusi harus diperkuat.

“Jika tindakan represif ini masih berakar dalam budaya institusi, hal tersebut harus diatasi secara langsung,” tambahnya.

Berita terkait: UI students demand police reform after death of ojol driver

Pendidikan, kata Anam, adalah kunci untuk menanamkan budaya kepolisian yang manusiawi. Dia menyerukan integrasi nilai-nilai HAM yang lebih dalam ke dalam pendidikan dan pelatihan polisi.

“Jika kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan dianggap normal, maka reformasi budaya diperlukan — dan pendidikan adalah titik masuk yang paling strategis,” jelasnya.

Anam juga menyoroti pentingnya pengawasan internal dan eksternal, termasuk Propam dan Kompolnas.

“Seberapa efektif Propam? Dan bagaimana dengan Kompolnas sendiri? Memperkuat pengawasan eksternal sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan mendorong reformasi yang bermakna,” tegasnya.

Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang menyerukan reformasi kepolisian.

Presiden merespons dengan berjanji akan membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi institusi tersebut.

Berita terkait: President Prabowo backs creation of police reform commission