Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Pertanian (Barantin) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menandatangani perjanjian startegis untuk memperkuat pengawasan pangan dan obat. Tujuannya adalah memastikan produk yang aman bagi konsumen dan melindungi kesehatan masyarakat.
Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 12 September oleh Kepala Barantin Sahat M Panggabean dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, akan membuat kedua lembaga bekerja sama erat dalam inspeksi, berbagi data digital, harmonisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas laboratorium.
“Nota kesepahaman ini menandai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarlebaga dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat,” ujar Kepala Barantin Panggabean dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Minggu.
Kerjasama ini merupakan hasil diskusi intensif antara kedua institusi, yang memiliki mandat sama—yaitu melindungi masyarakat, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan dari produk tidak aman, sekaligus menjamin kelancaran arus perdagangan.
Melalui kolaborasi ini, Barantin dan BPOM berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas inspeksi produk pangan dan farmasi, terutama yang berasal dari hewan, ikan, dan tanaman.
“Setelah penandatanganan, kami akan melanjutkan dengan aksi lapangan, seperti inspeksi bersama di titik perbatasan,” jelasnya.
Ia lebih lanjut mencatat bahwa kerjasama ini melampaui inspeksi, mencakup beberapa area seperti digitalisasi layanan untuk pertukaran data dan informasi, harmonisasi standar dan regulasi, serta upaya bersama untuk memperkuat kapasitas pengujian laboratorium untuk produk pangan dan obat yang berasal dari hewan, ikan, serta tanaman.
Sebagai tindak lanjut, Barantin telah memulai perjanjian kerjasama antara Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT) dan Balai Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
Kolaborasi itu akan mendukung program prioritas Barantin dan menjadi implementasi konkret dari MoU tersebut.
Panggabean menyampaikan harapan agar kemitraan ini dapat membuat pengawasan pangan dan obat menjadi lebih efektif, memastikan konsumen mendapat akses ke produk yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan urgensi dari kemitraan ini, dengan mencatat bahwa produk pangan dan obat yang tidak aman semakin banyak masuk ke Indonesia melalui pasar daring.
“Kerjasama yang lebih kuat pada tahap pra-perbatasan sangat penting untuk menjamin bahwa barang impor aman bagi konsumen Indonesia,” ujarnya.
Berita terkait: Indonesia Larang 14 Kosmetik karena Klaim Tidak Senonoh dan Menyesatkan
Berita terkait: Indonesia Tingkatkan Pelatihan Keamanan Pangan untuk Program Makanan Gratis
Berita terkait: Kebijakan ODOL Mungkin Pengaruhi Biaya Pangan, tapi Keamanan Utama: Pemerintah
Penerjemah: Muhammad Harianto, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025