Jumat, 17 Oktober 2025 – 01:14 WIB
Bogor, VIVA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta untuk meninjau ulang kebijakan mereka yang menyegel dan menutup beberapa bisnis di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Bogor, Mulyadi, berpendapat bahwa langkah ini telah menyebabkan keresahan di masyarakat dan memberikan dampak besar bagi perekonomian lokal.
“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dikaji lagi. Saat ini terkesan seperti tindakan gegabah tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya,” ujarnya seperti dikutip pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Dia menegaskan bahwa Puncak adalah kawasan dengan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Menurutnya, penutupan hotel, restoran, dan tempat wisata telah memukul ribuan warga yang hidupnya bergantung pada aktivitas pariwisata.
"Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan di-PHK. Tingkat hunian hotel dan restoran menurun, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan mereka juga turun drastis. Saya dengar dari Bupati, omset turun sampai 50–80 persen," jelasnya.
Mulyadi menyatakan telah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, komisi terkait, hingga pihak Istana. Dia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH untuk meminta agar kebijakan penutupan ini dikaji ulang.
"Saya sudah bicara dengan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLH. Beliau berjanji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk tujuan pembinaan. Bahkan, sekitar 11 sampai 15 hotel sudah dibuka kembali,” tutur Mulyadi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bersikap adil dengan membina pelaku usaha yang memiliki izin resmi, bukan malah menutup semuanya tanpa melihat konteks.
"Kita apresiasi pemerintah jika menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai aturan, harusnya dibina. Mereka juga warga negara yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Dia menambahkan, banyak warga yang kini kehilangan mata pencaharian, sementara yang lain sulit mencari pekerjaan baru karena keterbatasan pendidikan. Mulyadi mengingatkan bahwa Puncak adalah ikon wisata nasional yang harus dijaga, bukan justru dirusak oleh kebijakan yang tidak terukur.
"Pemerintah jangan membuat keputusan yang menimbulkan kegaduhan. Kalau niatnya mengabdi, mari kita duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap sebagai musuh,” kata Mulyadi.
Halaman Selanjutnya
Ia juga mengaku telah membuka posko aspirasi masyarakat di beberapa lokasi untuk menampung keluhan warga agar situasi tidak semakin memanas. Sebagai wakil rakyat dari Bogor, Mulyadi menegaskan dukungannya terhadap investasi yang bertujuan untuk memajukan ekonomi daerah, selama tidak melanggar peraturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.