Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Tata Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang memperkuat peran penyuluh kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata ruang laut yang berkelanjutan.
“Penyuluh berperan penting dalam mempromosikan pentingnya perencanaan tata ruang laut,” ujar Dirjen Kartika Listriana di Jakarta pada Minggu.
Dia menjelaskan bahwa tata ruang laut adalah bagian inti dari strategi ekonomi biru KKP. Penyuluh tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tapi juga meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.
Listriana menekankan perlunya perencanaan yang efektif, terpadu, dan partisipatif—dengan kejelasan hukum dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Melalui upaya ini, dia berharap ada sinergi lebih besar antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir dalam menyusun dan menerapkan rencana tata ruang laut yang inklusif dan transparan.
Yayan Hikmayani, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Badan Pengembangan SDM KP (BPPSDMKP) KKP, menambahkan bahwa penyuluh adalah perwakilan kementerian di lapangan. Mereka mendukung peningkatan kapasitas serta pendampingan bagi petambak, nelayan, pengolah, pedagang, dan produsen garam.
Penyuluh diharapkan dapat memberikan bimbingan terkait teknologi, akses modal, pemasaran, dan sumber daya penting lainnya untuk memberdayakan usaha kelautan dan perikanan.
Hingga April 2025, KKP melaporkan ada 4.035 penyuluh kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Perkembangan utama adalah spesialisasi keahlian penyuluh agar sejalan dengan program kementerian.
Sebelumnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang laut untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
*Penerjemah: Muhammad Harianto, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025*