Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo atau yang akrab disapa Darmo, mengungkapkan keberhasilan transformasi PLN Etape 1 kepada Komisi VI DPR. Keberhasilan ini diakui sebagai hasil dari langkah-langkah korektif internal perusahaan, yang kini mulai membuahkan hasil.
Darmo juga memaparkan peningkatan kondisi keuangan PLN, dimana pendapatan bersih perusahaan mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan bersih PLN sebesar Rp 5,9 triliun. Namun pada tahun 2021, angka tersebut melonjak menjadi Rp 13,2 triliun, kemudian naik lagi menjadi Rp 14,4 triliun di tahun 2022, dan mencapai Rp 22,1 triliun di tahun 2023.
Selama 3 tahun berturut-turut, kinerja keuangan PLN mencapai titik tertinggi dalam sejarah perusahaan. Selain itu, pertumbuhan pendapatan PLN juga terbilang sehat, dengan pendapatan mencapai Rp 346 triliun pada 2020 dan meningkat menjadi Rp 487 triliun di tahun 2023, atau naik sekitar 12 persen per tahun.
Laba bersih PLN juga mengalami peningkatan drastis, dari Rp 6 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 22,1 triliun di tahun 2023. Selain itu, kewajiban utang perusahaan juga berhasil dipangkas dari Rp 451 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 396 triliun di tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 4 persen per tahun.
Rasio cakupan layanan utang (DSCR) juga mengalami peningkatan, dari 1,40x di 2020 menjadi 1,72x di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan operasional PLN mampu menutupi layanan utang dengan baik. Darmo menegaskan pentingnya menjaga kekuatan finansial dan keberlanjutan finansial perusahaan sebagai salah satu tolak ukur yang sangat penting.
Selain itu, Darmo juga menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan berjalan sangat sehat, dimana revenue PLN pada 2020 yang sebesar Rp 346 triliun meningkat menjadi Rp 487 triliun di 2023 atau naik sekitar 12 persen per tahun.
Sementara laba bersih juga juga meningkat dengan drastis sehat, dimana tercatat bahwa pada tahun 2020 laba bersih PLN yang sebesar Rp 6 triliun melonjak menjadi Rp 22,1 triliun di tahun 2023.
Kemudian dari aspek liabilities (kewajiban utang) juga berhasil dipangkas, dari sebesar Rp 451 triliun di 2020 menjadi Rp 396 triliun di tahun 2023 atau berkurang 4 persen per tahun.
Sementara debt service coverage ratio (DSCR) alias rasio cakupan layanan utang, yakni pendapatan operasional dibagi dengan layanan utang, tercatat meningkat dari 1,40x di 2020 menjadi 1,72x di tahun 2023.
\”Jadi kalau operating revenue kami tinggi, dan debt service pembayaran hutang tahunan bisa kami turunkan, maka ratio-nya akan naik, dan itu semakin sehat. Sebab utang bisa diturunkan, dan rasio penerimaan pendapatan operasional kami dibanding dengan pembayaran hutang juga semakin besar,\” kata Darmo
\”Karena tentu saja, kami tidak mungkin bisa menjalankan tugas dari negara tanpa menjaga financial strength, kekuatan finansial, dan financial sustainability dari PT PLN Persero. Ini menjadi salah satu tolak ukur yang sangat penting,\” ujarnya.