Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran telah menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak mewakili keberagaman etnis di Indonesia. Salah satu kritik yang dilontarkan adalah ketiadaan tokoh etnis Betawi di dalamnya. Hal ini membuat Ketua Umum Forkabi, Abdul Ghoni, merasa kecewa dan protes.
Ghoni menegaskan bahwa kehadiran putra Betawi di dalam kabinet sangat penting karena mereka juga memiliki sumbangsih besar terhadap bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut dianggap tidak dihargai oleh Prabowo. Menurut Ghoni, Betawi memiliki kontribusi sejarah yang signifikan, namun tidak diakomodir dalam kabinet Prabowo.
Belum lagi, Ghoni juga menyinggung tentang pengambilan tanah orang Betawi oleh pemerintah pusat untuk pembangunan ibu kota baru. Hal ini membuatnya semakin kecewa karena dalam kabinet Prabowo, dominasi suku Jawa dan Sumatra lebih terlihat.
Kritik terhadap komposisi kabinet Prabowo-Gibran terus bergulir, dengan harapan agar keberagaman etnis di Indonesia dapat lebih diakomodir. Forkabi sebagai salah satu organisasi masyarakat turut angkat suara untuk menyoroti hal tersebut.
Kritik yang dilontarkan oleh Ghoni juga mencerminkan keprihatinan atas kurangnya representasi etnis Betawi dalam pemerintahan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Betawi yang merasa tidak diakui dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.
Sebagai tokoh masyarakat yang peduli akan keberagaman dan keadilan, Ghoni meminta agar pemerintah lebih memperhatikan aspek keberagaman dalam proses pengambilan keputusan. Harapannya, keberagaman etnis di Indonesia dapat dihargai dan diakui dalam semua lini pemerintahan.