Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan dia akan bertemu dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tanggal 28 Oktober di Lausanne, Swiss. Pertemuan ini membahas dampak dari penolakan visa Indonesia untuk atlet Israel.
Pertemuan ini bertujuan agar KOI dapat memberikan penjelasan lengkap secara langsung ke IOC dan mengatasi konsekuensi yang mungkin terjadi pada hubungan Indonesia dengan badan internasional tersebut.
“Kami akan mendiskusikan banyak masalah, termasuk keputusan terbaru dari IOC,” kata Oktohari pada hari Sabtu. Dia mencatat bahwa penolakan visa itu bisa mempengaruhi posisi Indonesia di olahraga internasional.
Dia menekankan bahwa komunikasi langsung diperlukan agar IOC memahami situasi Indonesia saat ini. Sampai sekarang, IOC belum berkomunikasi langsung dengannya, sehingga pertemuan mendatang menjadi langkah penting untuk dialog yang konstruktif.
Oktohari mengatakan diskusi diharapkan dapat memastikan tindakan Indonesia tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Olimpiade dan melindungi partisipasi berkelanjutan dalam acara olahraga global.
Berita terkait: Posisi Indonesia tentang Israel uji keadilan dalam olahraga global
Awal bulan ini, Indonesia menolak visa untuk atlet Israel yang berencana bertanding di Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2025 di Jakarta. Hal ini memicu keprihatinan internasional.
Sebagai tanggapan, Komite Eksekutif IOC menunda dialog dengan KOI mengenai rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara Olimpiade dan acara internasional lain di masa depan.
IOC menyebutkan kekhawatiran atas pembatasan atlet masuk ke negara tuan rumah dan risiko pemboikotan atau pembatalan acara yang disebabkan oleh ketegangan politik.
“Tindakan-tindakan ini menghilangkan hak atlet untuk bertanding dengan damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga,” kata IOC di situs webnya pada 23 Oktober.
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, membela keputusan pemerintah. Dia mengatakan pembatalan visa itu sesuai dengan hukum domestik dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dia mencatat bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan, ketertiban umum, dan kewajiban internasional Indonesia.
Berita terkait: CAS tolak permohonan Israel untuk ikut kejuaraan senam di Indonesia