Ketimpangan Layanan Kesehatan antara Kota dan Daerah Terpencil Masih Terjadi, Menurut PDIP

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris mengingatkan bahwa di balik angka-angka dan laporan statistik tentang sistem kesehatan nasional, ada wajah-wajah rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil.

Meski data menunjukkan cakupan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 98,3 persen dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, kenyataan di lapangan belum menunjukkan kualitas yang baik.

Charles mengatakan bahwa jaminan kesehatan yang luas harus diikuti dengan mutu layanan yang merata agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Charles dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang diadakan oleh DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

“Fakta di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan serius, seperti ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, serta antrian panjang yang masih terjadi di banyak rumah sakit,” ujar Charles.

Seminar yang diadakan secara hybrid ini diikuti oleh seluruh jajaran tiga pilar partai, termasuk DPD dan DPC PDIP se-Indonesia, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi PDIP, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kader PDIP.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga menyoroti bahwa layanan kesehatan di daerah sering kekurangan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa tersedia di tempat terdekat.

Selain itu, Charles menekankan bahwa keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan menjadi masalah mendasar. Standar layanan yang belum merata menambah beban, dan banyak laporan tentang waktu tunggu pasien yang masih terlalu lama.

MEMBACA  Jokowi Menyangkal Tuduhan dari Panda Nababan, Tentang Apa?

“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita. Negara tidak boleh berpuas diri dengan angka saja, karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.

Melalui momentum Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Charles mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan agar lebih efisien dan tidak hanya terpusat di rumah sakit besar.

Dia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi PDIP sebagai mitra penyeimbang pemerintahan. “Artinya, kami tidak hanya mengkritik, tetapi juga akan menawarkan solusi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa keselamatan pasien adalah hal penting dan menjadi hak dasar setiap warga negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, mengatakan bahwa masalah kesehatan di Indonesia sangat kompleks. Ribka secara khusus menyoroti BPJS Kesehatan yang tidak mencover semua penyakit pasien. Padahal, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat mendapat pelayanan kesehatan.

“BPJS selalu berkelit rugi. Saya ingat, BPJS ini dibuat untuk ‘rugi’, karena BPJS bukan asuransi tapi bentuk bantuan negara untuk rakyat. Itu bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” jelas Ribka.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Juga hadir Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Tampak pula Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid).

MEMBACA  Ini adalah aksesori rumah pintar yang tidak saya ketahui saya butuhkan - dan dapat disesuaikan dengan sangat baik.