Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong kerjasama antara kementerian untuk mengatasi kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas usia sekolah dan mempromosikan pendidikan inklusif.
Komisioner KND Dante Rigmalia mengatakan pada Jumat bahwa pada tahun 2022, hanya 4 persen anak disabilitas usia sekolah yang menerima layanan pendidikan formal.
“Kerjasama antara kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan pendidikan anak-anak disabilitas di luar sekolah,” katanya.
Menurut Rigmalia, salah satu faktor di balik kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas adalah stigma negatif terhadap mereka, yang juga memengaruhi pandangan keluarga mereka dan cara keluarga memperlakukan mereka.
Beberapa keluarga menjauhkan anak-anak disabilitas dari ruang publik, termasuk sekolah, karena dianggap memalukan dan tidak mampu.
Rigmalia menekankan perlunya kementerian dan lembaga melakukan kampanye dan edukasi tentang hambatan dan kebutuhan anak disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan menjadi mandiri di masa depan.
“Kami sangat berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat terus melakukan analisis terhadap kebutuhan penyandang disabilitas serta melakukan kampanye tentang pentingnya layanan pendidikan bagi mereka,” katanya.
Komisi tersebut berharap, berdasarkan analisis tersebut, layanan pendidikan afirmatif akan diberikan kepada anak-anak dengan disabilitas berat yang mencegah mereka berpartisipasi dalam kegiatan belajar langsung dengan orang lain.
Dia mengatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas berat atau penyakit langka harus menikmati hak mereka atas pendidikan.
Berita terkait: Pembangunan manusia inklusif harus mencapai penyandang disabilitas: menteri
Berita terkait: OJK meningkatkan layanan keuangan bagi penyandang disabilitas
Terjemahan: Hana Dewi, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024