“Kepemimpinan untuk Semua”: Indonesia Angkat Isu Inklusivitas pada Sidang Bersejarah UNHRC

Jakarta (ANTARA) – Indonesia mengusung misi “Presidensi Untuk Semua” dalam sejarah pertama kali mereka memimpin Dewan HAM PBB, dengan komitmen memperkuat peran lembaga tersebut di tengah tekanan terhadap multilateralisme.

“Presidensi ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi Presidensi Untuk Semua,” ungkap Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin.

Seperti dipantau melalui UN Web TV di Jakarta, beliau menyatakan multilateralisme saat ini berada dibawah tekanan besar dan Dewan HAM PBB tidak kebal dari ketegangan geopolitik.

Sugiono mengingatkan Dewan agar tidak menjadi terpolarisasi atau terlihat selektif dalam menangani kasus HAM, karena tindakan seperti itu dapat merusak legitimasi dan mengikis kepercayaan global.

“Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerogoti kredibilitasnya,” katanya.

Dia menekankan bahwa Dewan harus tetap kredibel dan relevan dengan menunjukkan kemampuannya beradaptasi tanpa mengorbankan integritas dan prinsip intinya.

Hal ini, menurutnya, memerlukan penguatan sikap tidak memihak, objektivitas, dan transparansi.

Menteri itu lebih lanjut menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk menjembatani perbedaan melalui dialog dan dengan mendengarkan semua pihak dengan seksama.

“Universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita dalam pendekatan,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa relevansi Dewan di masa depan tergantung pada konsistensi dan objektivitasnya, bebas dari politisasi atau selektivitas.

Sesi ke-61 Dewan—yang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026—menjadi tonggak sejarah sebagai sesi pertama yang dipimpin oleh Indonesia melalui Perwakilan Tetapnya di PBB Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro.

Sepanjang presidensi Indonesia, isu tematik yang akan diangkat mencakup pencegahan mutilasi alat kelamin perempuan, promosi budaya damai, pendanaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

MEMBACA  Saya Berusia 62 Tahun dengan $850k di 401(k) Saya. Apakah Terlalu Terlambat untuk Konversi Roth?

Berita terkait: Harapan peran utama RI atasi isu HAM global

Berita terkait: Indonesia tegaskan komitmen pada diplomasi HAM PBB

Penerjemah: Nabil Ihsan, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar