Menurut pengamat, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bertindak seperti pemimpin yang sedang dikepung. Dalam pidatonya pada Selasa malam, ia menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya sebelum mengatakan bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk “menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan”.
Dekritnya untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab – dengan pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional tempat helikopter terlihat mendarat di atap.
Media lokal juga menunjukkan adegan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Sekitar pukul 23:00 waktu setempat pada Selasa, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan kelompok politik, dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah.
Namun, politisi Korea Selatan segera menyebut deklarasi Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai “langkah yang salah”.
Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat liberal, meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut.
Ia juga meminta warga Korea Selatan biasa untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes.
“Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan menguasai negara ini… Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional.”
Ribuan orang mengindahkan seruan itu, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: “Tidak ada darurat militer!” dan “hancurkan kediktatoran”.
Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.