Minggu, 21 Juli 2024 – 12:28 WIB
VIVA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Dhaka menyampaikan update terbaru di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di Bangladesh. Kemlu RI dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh.
Baca Juga :
Bangladesh Mencekam! Demonstrasi Berdarah Sudah Tewaskan 110 Orang
“Hingga saat ini, per 21 Juli 2024, para WNI dalam keadaan selamat,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat pada Minggu.
Judha menyebut dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.
Baca Juga :
Seluruh Negara hingga PBB Diminta Palestina untuk Tinjau Ulang hubungan dengan Israel
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.
Selain memonitor keamanan para WNI, Kemlu dan KBRI juga disebutnya telah menyusun rencana kontingensi berupa evakuasi WNI untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.
Baca Juga :
Update Kerusuhan Bangladesh, Kemlu Pastikan WNI Aman dan Selamat
Pemerintah Bangladesh pada Sabtu, 20 Juli 2024, memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan mengerahkan pasukan di tengah protes yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian sedikitnya 105 korban.
Jam malam diberlakukan pada Jumat malam dan akan tetap berlaku hingga Minggu pagi ketika pihak berwenang akan meninjau situasi di negara Asia Selatan tersebut.
Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.
Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah.
Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.
Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.