Bogor, Jabar (ANTARA) – Dalam beberap tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan mitra regional kunci di Indo-Pasifik. Pada November lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian pertahanan penting, yang menekankan kesediaan Jakarta yang tumbuh untuk memformalkan kemitraan keamanan.
Namun, perkembangan ini hanya satu bagian dari keterlibatan regional Indonesia yang lebih luas untuk memperdalam kerja sama pertahanan dan keamanan. Jepang, khususnya, telah muncul sebagai mitra yang semakin penting, seiring kedua negara menghadapi lingkungan regional yang dibentuk oleh kebangkitan China dan kompetisi strategis yang mengintensifkan antara Beijing dan Washington.
Meski kerja sama meluas, Jakarta dan Tokyo tidak mendekati keamanan regional dari perspektif yang identik. Hubungan pertahanan mereka karena itu paling baik dipahami bukan sebagai konvergensi persepsi ancaman, tetapi sebagai keselarasan kepentingan yang pragmatis. Menelaah bagaimana masing-masing pihak melihat tantangan keamanan regional membantu memperjelas potensi dan batas-batas kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang.
Perhitungan pertahanan dan keamanan kontemporer Jepang didominasi oleh kebangkitan China. Dalam dekade terakhir, Beijing telah memperluas secara signifikan kehadiran militernya di Laut China Selatan, menempatkan rudal, pesawat tempur, sistem pengawasan, dan aset angkatan laut ke pulau-pulau buatan dan pos terdepan.
Penempatan ini disertai dengan perilaku yang semakin asertif, termasuk latihan besar-besaran melibatkan pembom H-6, intersepsi berbahaya terhadap pesawat pengawasan AS dan Australia, serta tantangan terus-menerus terhadap kebebasan navigasi dan operasi penerbangan.
Bagi Tokyo, perkembangan ini membawa implikasi serius. Laut China Selatan merupakan koridor maritim kritis untuk ekonomi Jepang, khususnya untuk impor energi dari Timur Tengah. Pembuat kebijakan Jepang karena itu sangat sensitif terhadap kemungkinan paksaan China atau blokade angkatan laut.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh kesediaan China di masa lalu untuk menggunakan tekanan ekonomi, yang paling terkenal adalah pembatasan ekspor rare-earth setelah insiden Kepulauan Senkaku 2010, serta diskusi China tentang blokade potensial terhadap Taiwan sebagai cara untuk menegakkan reunifikasi.
Kecemasan Jepang semakin intensif oleh sengketa yang belum terselesaikan dengan China. Ini termasuk klaim yang saling bersaing atas Kepulauan Senkaku, pelanggaran yang sering ke zona ekonomi eksklusif Jepang, dan peningkatan aktivitas militer China di dekat ruang udara dan maritim Jepang.
Secara kolektif, tindakan ini dilihat di Tokyo sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melemahkan tatanan regional berbasis aturan melalui paksaan dan perubahan sepihak terhadap status quo.
Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian
Sebagai tanggapan, Jepang telah mengejar postur keamanan yang lebih asertif di bawah kebijakan “Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian,” yang pertama kali diartikulasikan dalam Strategi Keamanan Nasional 2013. Inti dari pendekatan ini adalah visi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP), yang menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS; kebebasan navigasi dan penerbangan; penentangan terhadap penggunaan kekuatan sepihak; dan kemakmuran regional melalui jalur laut terbuka dan perdagangan bebas.
Untuk memajukan FOIP, Jepang telah memperluas jangkauan pertahanan ke Asia Tenggara melalui latihan militer rutin, dialog pertahanan, dan inisiatif peningkatan kapasitas.
Inovasi kunci adalah peluncuran program Bantuan Keamanan Resmi (OSA) pada 2023, yang memungkinkan Jepang menyediakan peralatan terkait pertahanan ke negara mitra, menandai pergeseran signifikan dari pembatasan yang sebelumnya diatur sendiri.
Di bawah kerangka ini, Jepang telah memasok kapal penjaga pantai, kapal patroli, sistem radar, dan aset pengawasan maritim ke negara-negara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia.
Logika dasarnya adalah bahwa peningkatan kapasitas maritim regional berkontribusi pada pencegahan, mengurangi ruang untuk paksaan, dan memperkuat stabilitas regional tanpa secara terang-terangan memiliterisasi kemitraan.
Jepang dan Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang didasarkan pada dukungan bersama untuk tatanan maritim berbasis aturan yang bebas dari upaya sepihak untuk mengubah status quo melalui penggunaan kekuatan atau taktik zona abu-abu, sentralitas ASEAN, dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Kedua negara melaksanakan latihan bilateral dan multilateral rutin, memelihara dialog pertahanan ekstensif di semua cabang layanan, dan pada 2025 setuju untuk membentuk “Dialog Pertahanan Terintegrasi” untuk lebih menginstitusionalkan kerja sama.
Jepang memandang Indonesia sebagai Mitra Komprehensif dan Strategis dan secara unik menyelenggarakan Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan 2+2 dengan Jakarta di antara negara-negara Asia Tenggara, selain Filipina. Ini mencerminkan bobot strategis Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan jangkar regional de facto.
Pada saat yang sama, pelonggaran bertahap Jepang terhadap pembatasan ekspor senjata, didorong oleh pertimbangan strategis dan keinginan untuk menghidupkan kembali industri pertahanannya, telah membuka jalur baru untuk kerja sama.
Perjanjian 2021 tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan memberikan dasar hukum untuk penjualan senjata besar potensial, termasuk ketertarikan Indonesia yang diungkapkan pada kapal selam Jepang dan fregat kelas Mogami.
Persepsi Jakarta dan Tokyo terhadap China
Meski memiliki kepentingan bersama ini, persepsi Jakarta terhadap China sebagai ancaman militer berbeda signifikan dengan Tokyo. Tidak seperti Jepang, Indonesia tidak mengalami paksaan militer intensitas tinggi yang berkelanjutan dari China, seperti tantangan ruang udara langsung di dekat pulau-pulaunya.
Akibatnya, persepsi ancaman Indonesia harus dipahami melalui lensa kebijakan luar negeri non-bloknya yang sudah lama dan postur pertahanannya, yang memprioritaskan kedaulatan dan integritas teritorial daripada pencegahan berbasis aliansi.
Indonesia menilai potensi militer China terutama dalam hal apakah kemampuan dan perilaku Beijing secara langsung membahayakan wilayah Indonesia. Kekhawatiran ini paling jelas terlihat di Laut Natuna Utara, di mana klaim garis sembilan putus China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Insiden yang melibatkan pelanggaran Penjaga Pantai China, yang paling terkenal pada 2020, telah memicu respons tegas dari Jakarta, termasuk penempatan militer dan protes diplomatik.
Namun, gesekan maritim ini hidup berdampingan dengan hubungan politik dan ekonomi yang secara umum stabil. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjaga hubungan hangat dengan Beijing, diilustrasikan oleh kehadiran Prabowo di Parade Hari Kemenangan China 2025 dan dilaporkan ketertarikan Indonesia untuk mengakuisisi platform militer China. Ini mencerminkan preferensi Jakarta untuk otonomi strategis dan lindung nilai, daripada penyeimbangan secara terang-terangan.
Meski pejabat militer dan keamanan Indonesia mengakui China sebagai ancaman potensial, intensitas relatif rendah dari pelanggaran China, biasanya patroli penjaga pantai yang persisten namun terbatas, telah berarti bahwa Jakarta tidak melihat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan diri dengan upaya untuk membendung China secara militer.
Kontras antara Jepang dan Indonesia terlihat dalam pendekatan mereka masing-masing terhadap pencegahan terhadap China. Jepang telah mendukung upaya multilateral seperti Pertemuan Menteri Pertahanan AS-Jepang-Filipina/Australia dan latihan bersama di Laut China Selatan.
Jepang telah mengungkapkan kekhawatiran atas insiden yang melibatkan kapal Filipina. Untuk saat ini, Indonesia menghindari bergabung dengan upaya kolektif ini dan mengungkapkan kekhawatiran atas insiden yang melibatkan China dan negara-negara Asia Tenggara ketiga karena takut dianggap berpartisipasi dalam pengaturan antagonistik terhadap China.
Kontras antara persepsi ancaman Indonesia dan Jepang menjadi semakin jelas ketika mempertimbangkan sikap terhadap Amerika Serikat.
Sebagai sekutu resmi AS, Jepang memandang Washington sebagai landasan keamanan regional dan penjamin utama stabilitas. Dari perspektif Tokyo, penyelarasan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat dan mitra yang berpikiran sama sangat penting untuk melawan kekuatan China yang tumbuh.
Lebih Ambivalen
Pandangan Indonesia lebih ambivalen. Sementara Jakarta menganggap Amerika Serikat sebagai mitra keamanan penting, terbukti dari latihan bilateral dan multilateral yang sering dan penggunaan peralatan pertahanan buatan AS, mereka juga menganggap Washington sebagai sumber potensial ketidakamanan. Ini disorot pada 2023 ketika mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kepada parlemen bahwa Amerika Serikat adalah pelanggar ruang udara Indonesia paling sering selama paruh pertama tahun itu.
Perbedaan dalam interpretasi hukum maritim dan ruang udara internasional semakin mempersulit hubungan. Operasi kebebasan navigasi dan penerbangan AS, yang dilakukan di bawah interpretasinya terhadap hukum internasional, sering dipersepsikan di Jakarta sebagai pelanggaran kedaulatan. Akibatnya, dari perspektif Indonesia, baik Beijing maupun Washington dapat menimbulkan tantangan bagi keamanan nasional.
Terlepas dari perbedaan persepsi ancaman ini, keterlibatan pertahanan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan yang substansial.
Bantuan keamanan maritim Jepang, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan dukungan penjaga pantai, selaras dengan penekanan Indonesia pada penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan daripada proyeksi kekuatan.
Partisipasi bersama dalam latihan seperti Super Garuda Shield, termasuk keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang, meningkatkan kemampuan interoperabilitas dan keakraban timbal balik.
Kerja sama seperti ini sangat berharga untuk keadaan darurat non-tempur, termasuk bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan, di mana kedua negara kemungkinan akan beroperasi bersama.
Kerja sama persenjataan juga tetap menjadi area yang menjanjikan. Aturan ekspor Jepang yang dilonggarkan dan perjanjian transfer pertahanan 2021 menciptakan jalur untuk penjualan sistem besar.
Upaya Jepang memasarkan fregat kelas Mogami dan kapal selam selaras dengan modernisasi pertahanan Indonesia di bawah program Kekuatan Pokok Minimum, yang memprioritaskan kemampuan angkatan laut dan maritim.
Indonesia dan Jepang mendekati lingkungan keamanan Indo-Pasifik dari titik awal strategis yang berbeda. Jepang, menghadapi paksaan berkelanjutan dan terikat dalam arsitektur keamanan yang dipimpin AS, memandang China sebagai pengganggu utama tatanan regional. Indonesia, dipandu oleh non-blok dan fokus pada pertahanan teritorial, mengadopsi postur yang lebih berorientasi lindung nilai.
Perbedaan ini membatasi seberapa jauh kerja sama pertahanan bilateral dapat berjalan, khususnya mengenai penyeimbangan terbuka terhadap China. Meski demikian, bertahun-tahun keterlibatan menunjukkan bahwa ruang substansial tetap ada untuk kerja sama pragmatis.
Dengan fokus pada keamanan maritim, peningkatan kapasitas, modernisasi pertahanan, dan misi keamanan non-tradisional, Jakarta dan Tokyo dapat terus memperdalam hubungan pertahanan mereka, meski memiliki perspektif berbeda tentang tatanan regional.
*) Daiki Tsuboi ([email protected]) adalah lulusan Magister Studi Strategis di Australian National University.
*) Muhammad Teguh Ariffaiz Nasution ([email protected]) adalah peneliti pertahanan dan keamanan di The Horizon Indonesia. Ia lulus dengan Magister Studi Strategis dari The Australian National University.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di halaman ini adalah milik penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi ANTARA News Agency.
Copyright © ANTARA 2026