Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan tidak ada tumpang tindih antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena masing-masing memiliki tujuan berbeda.
Wakil Menteri untuk Koordinasi Perdagangan dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono, menjelaskan bahwa BUMDes biasanya mengelola infrastruktur desa, termasuk kawasan pariwisata. Sementara itu, KDMP fokus pada kegiatan usaha seperti simpan pinjam.
“BUMDes tidak akan terlibat dalam bisnis seperti distribusi pangan atau layanan keuangan seperti simpan pinjam. Begitu juga, KDMP tidak akan membangun jalan, jembatan, atau mengelola pariwisata daerah. Keduanya punya peran yang jelas,” jelas Tatang dalam diskusi redaksi di Pusat Warisan ANTARA di Pasar Baru, Jakarta, Senin.
Tatang menekankan bahwa karena BUMDes dan KDMP memiliki lingkup kerja berbeda, tidak akan ada tumpang tindih di antara mereka.
Dia menambahkan, salah satu keunggulan koperasi seperti KDMP dibanding BUMDes adalah sistem bagi hasilnya yang langsung menguntungkan anggota.
Pengembangan KDMP dilakukan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperkuat yang sudah ada, dan membantu koperasi yang kurang berkembang.
Secara kelembagaan, KDMP mencakup berbagai fasilitas seperti kantor, outlet pangan, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, penyimpanan dingin, serta layanan logistik dan distribusi. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan dasar dengan harga terjangkau.
“Kami harap kedua lembaga ini bisa bekerja secara saling melengkapi dan terintegrasi. Beberapa fungsi mungkin dilakukan BUMDes, sementara yang lain oleh KDMP. Namun, kami yakin tidak akan ada tumpang tindih,” tutup Tatang.
Berita terkait:
Kolaborasi BUMDes-Koperasi Merah Putih dorong ekonomi lokal
Berita terkait:
Kolaborasi koperasi desa-BUMDes kunci kemajuan pedesaan
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025