Data ini nantinya akan digunakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian lainnya, dan pemerintah daerah. Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mengumpulkan data lengkap mengenai koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di semua provinsi untuk membangun database standar dan terintegrasi.
Pada pertemuan media di Jakarta pada hari Selasa, wakil dari bidang kewirausahaan di kementerian tersebut, Siti Azizah, menginformasikan bahwa kementerian telah mengumpulkan 13,4 juta data mengenai UMKM. Data tersebut terdiri dari 9,1 juta data yang terkumpul pada tahun 2022 dan 4,3 juta data yang terkumpul pada tahun 2023.
\”Kami akan terus bergerak karena selama ini yang kami tunggu adalah data mengenai para pelaku koperasi dan UMKM berdasarkan nama dan alamat,\” ujarnya.
Azizah menambahkan bahwa pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM fokus pada pengembangan aplikasi dan website untuk pengumpulan data.
Lalu, pada tahun 2022, survei langsung koperasi dan UMKM dilakukan di 240 kabupaten dan kota.
Pada tahun 2023, kementerian bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus dan survei serupa di 215 kabupaten dan kota.
Azizah mengungkapkan bahwa data tersebut telah terkumpul dalam tujuh kategori — identitas pengusaha, identitas usaha, bidang usaha, faktor pemasaran, proses produksi, keuangan, dan sumber daya manusia.
Beliau mengatakan bahwa database tersebut akan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, mengenal profil dan kebutuhan koperasi serta UMKM secara lebih detail, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional.
\”Selain mencari, memelihara, dan mengembangkan koperasi dan UMKM, semua fondasi tersebut adalah pengumpulan data. Data ini nantinya akan digunakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian lainnya, dan pemerintah daerah,\” ujar Azizah.
Ia juga menyatakan bahwa kementerian masih menghitung potensi kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Perhitungan tersebut akan siap setelah data KUMKM lengkap.
Azizah mengatakan bahwa proses pengumpulan data telah menimbulkan beberapa tantangan, salah satunya adalah mencapai pelaku usaha di daerah terpencil.
\”Tidak hanya itu, pengumpulan data dilakukan secara langsung, bukan secara digital, sehingga harus mendatangi pelaku usaha satu per satu,\” ujarnya.
Pengumpulan data diharapkan selesai tahun ini.
Sebelumnya, seorang pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa OJK tetap berkomitmen mendukung UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama dengan meningkatkan pengetahuan bisnis.
\”Mendukung ekonomi masyarakat sangat penting, karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia,\” kata Frederica Widyasari Dewi, kepala eksekutif OJK untuk pengawasan perilaku penyedia layanan keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, di Jakarta pada hari Selasa.
\”Sebanyak 99 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan mereka juga bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja yang luar biasa. Hal ini sungguh saya apresiasi dan dukung,\” katanya.
OJK melakukan kegiatan edukasi massif di beberapa daerah, seperti desa Ngargogondo di Magelang, Jawa Tengah, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk UMKM.
Beliau mengatakan bahwa untuk membantu UMKM, OJK telah mengajak lembaga keuangan untuk memberikan dukungan, terutama pembiayaan, sehingga UMKM Indonesia dapat meningkat. OJK juga sering mengadakan kegiatan pencocokan usaha.
\”OJK mengadakan banyak pencocokan usaha, artinya kami mengumpulkan banyak pelaku UMKM dan menghadirkan mereka bersama dengan bank serta industri jasa keuangan yang dapat memberikan pinjaman,\” tambahnya.
Berita terkait: Koperasi kunci dalam ekonomi sirkular melalui bank sampah: Kementerian
Berita terkait: BPJPH akan membuka kembali sertifikasi halal gratis untuk UMKM
Penerjemah: Shofi A, Azis Kurmala
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2024