Kementerian Sosial Indonesia telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengelola 22 panti asuhan dan tempat penampungan sementara di Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah untuk memastikan mereka menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
"Pelatihan sudah diberikan ke operator dari 22 panti asuhan dan tempat penampungan sementara di seluruh Papua Pegunungan. Materinya disampaikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Sosial," kata Ronald Yikwa, Kepala Divisi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Papua Pegunungan.
Berbicara di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada hari Minggu, dia menjelaskan bahwa program pelatihan ini dirancang untuk membantu semua fasilitas perlindungan anak di provinsi itu agar mengikuti prosedur yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa panti asuhan dan tempat penampungan dikelola dengan bertanggung jawab dan punya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.
"Kami berharap pengelola dari 22 panti asuhan dan tempat penampungan sementara di seluruh Papua Pegunungan bisa memberikan layanan yang berkualitas untuk anak yatim. Ini untuk memastikan hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial terpenuhi," ujar Yikwa.
Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung panti asuhan dan tempat penampungan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak terlantar untuk tumbuh dan berkembang.
"Kami akan terus mendorong penyelesaian dokumen-dokumen yang terkait dengan anak-anak di panti asuhan dan tempat penampungan," katanya. Dia mencatat bahwa dokumen semacam ini sangat penting untuk mengusulkan bantuan tunai langsung dari Kementerian Sosial.
Yikwa menambahkan bahwa kantornya akan berupaya mendistribusikan bantuan makanan, mengingat kebutuhan yang besar akan beras dan susu di fasilitas-fasilitas tersebut.
"Kami tetap berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna menyediakan beras untuk panti asuhan dan tempat penampungan setempat," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengirimkan pejabat untuk melakukan assesment langsung terhadap panti asuhan dan tempat penampungan di Papua Pegunungan.
"Kami telah meninjau situasi secara langsung, dan langkah kami berikutnya adalah melaporkan temuan kami ke pemerintah pusat. Tujuannya agar fasilitas seperti Panti Asuhan Izinmo bisa diprioritaskan untuk mendapat bantuan," kata pejabat kementerian Bisner Hotman Malau selama kunjungan ke fasilitas tersebut.
Dia menekankan bahwa meskipun kementerian berkomitmen memberikan dukungan, semua bantuan harus mengikuti proses administrasi yang sesuai.