Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (training of trainers) untuk penguatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi kejadian kekerasan di lingkungan sekolah.
Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan fasilitator nasional yang kompeten dengan perspektif perlindungan anak yang kuat serta mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
“Di era globalisasi, anak-anak menerima informasi dengan cepat, dan seringkali sulit untuk menyaring konten mana yang bermanfaat untuk pembentukan karakter dan mana yang berbahaya,” ujar Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian, Rusprita Putri Utami, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu.
Ia menekankan bahwa visi kementerian, Pendidikan Berkualitas untuk Semua, hanya dapat terwujud jika proses pembelajaran bebas dari segala bentuk kekerasan.
Oleh karena itu, penguatan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui fasilitator yang kompeten menjadi prasyarat utama.
Ditambahkannya, orang tua dan guru memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan literasi digital siswa, khususnya dalam mengakses dan menyaring informasi di platform digital dan media sosial.
Terkait pencegahan kekerasan, Utami menyoroti pentingnya pendekatan berlapis: keluarga sebagai rumah utama, sekolah sebagai pendidikan formal, serta masyarakat dan media sebagai ekosistem yang membentuk perilaku anak.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap kapasitas peserta akan berkembang dalam memahami strategi pencegahan serta mengetahui langkah respon dan penanganan yang tepat ketika kekerasan terjadi,” ujarnya.
Pelatihan melibatkan 132 peserta yang mewakili Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dari berbagai daerah.
Modul pelatihan diharapkan dapat menjadi alat untuk memperkuat kapasitas perlindungan anak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas kekerasan di seluruh Indonesia.
Berita terkait: Ketua DPR soroti perlunya pedoman tangani perundungan di sekolah
Berita terkait: Pemerintah tingkatkan kompetensi guru untuk tekan perundungan di sekolah
Berita terkait: Menteri desak penyelidikan tuntas kasus perundungan di SMPN 19 Tangsel
Penerjemah: Hana, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025