Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia sedang memfasilitasi pembangunan 222 unit pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), yang ditetapkan sebagai dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menggunakan anggaran tahun 2025.
Dirjen Infrastruktur Strategis Bisma Staniarto menyatakan bahwa kementerian telah menandatangani kontrak senilai total Rp1,23 triliun dengan perusahaan konstruksi negara Hutama Karya dan Adhi Karya serta dua firma konsultan swasta untuk membangun 152 dari 222 SPPG tersebut.
Dalam keterangannya di kantor kementerian di Jakarta pada Jumat, dia melaporkan bahwa Hutama Karya akan melakukan pembangunan di 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu Jakarta, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Sementara itu, Adhi Karya setuju untuk mendirikan dapur MBG di 74 lokasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, Kementerian PU dijadwalkan akan menandatangani kontrak tambahan untuk pembangunan sisa 70 SPPG pada hari Senin (24 November).
Menurut Staniarto, awalnya kementerian menargetkan untuk membangun 264 dapur MBG dengan alokasi anggaran tahun ini, namun kemudian menyesuaikan target karena belum selesainya proses peralihan lahan ke pemerintah daerah di beberapa wilayah.
Dia juga memastikan bahwa prototipe untuk dapur-dapur ini telah disesuaikan untuk mematuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar standar keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) diikuti dengan ketat.
Setiap SPPG harus dibangun dengan bahan yang tahan bakteri dan jamur serta dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik, sistem air bersih dan pengolahan limbah, lapisan dapur tahan api, lantai berlapis epoksi, dan alat pemadam kebakaran.
Kementerian PU juga telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan BGN untuk mempercepat pengembangan SPPG. Lebih dari 15 ribu SPPG sejauh ini telah membantu menyediakan makanan bergizi gratis untuk sekitar 44 juta orang di seluruh Indonesia per November.
Diluncurkan pada 6 Januari tahun ini, program unggulan nasional MBG ini diproyeksikan akan melayani 83 juta warga pada Maret 2026.