Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan Indonesia akan mengerahkan para pengajar untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada hari Kamis.
Pengumuman ini disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kerjasama ini untuk memperkuat program-program sosial dan transportasi di BBPPKS Yogyakarta.
“Kami akan menyediakan tenaga pendidik yang bisa ditugaskan Kemensos untuk mendukung kegiatan Sekolah Rakyat,” ujar Purwagandhi kepada wartawan.
Kemitraan ini tidak hanya mencakup penyediaan bus sekolah dan fasilitas transport lainnya, tetapi juga kerjasama dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat.
Saat ini, Kemenhub mengelola 22 sekolah di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung inisiatif sosial dan pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat.
“Kami berharap dapat memberdayakan lembaga-lembaga ini untuk kepentingan Sekolah Rakyat dan program kemasyarakatan Kemensos yang lebih luas,” tambah Purwagandhi.
Menteri Sosial Yusuf menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, ini akan membuka peluang baru bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan atau berkarier sesuai minat dan bakat.
“Bagi yang ingin melanjutkan studi di bidang terkait Kemenhub, kami akan berikan bimbingan dan mentor,” kata Yusuf.
Dia menambahkan, mulai tahun 2028, lulusan Sekolah Rakyat akan diarahkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja berdasarkan hasil assesmen bakat.
Pemerintah juga berencana memperkenalkan tes bakat berbasis DNA untuk memetakan kekuatan dan jalur karier siswa dengan lebih baik.
Hingga tahun 2025, tercatat 166 Sekolah Rakyat beroperasi di Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Kemensos menargetkan jumlah peserta didik mencapai 46.000 pada 2026, melampaui 100.000 pada 2027, dan lebih dari 200.000 pada 2028.