Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan Indonesia telah mengeluarkan izin untuk impor sebanyak 1,6 juta ton beras guna memastikan Ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di kementerian tersebut, Isy Karim, mengatakan bahwa persetujuan impor tersebut akan menambah impor beras sebanyak dua juta ton yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah. “Kementerian telah mengeluarkan persetujuan impor untuk penugasan Bulog. Pertama adalah dengan dua juta ton beras untuk tahun ini, dan sekarang tambahan 1,6 juta ton. Persetujuan impor juga telah dikeluarkan,” katanya saat Rapat Koordinasi untuk Menjamin Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri di Jakarta pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari Badan Logistik Negara Bulog, realisasi impor beras telah mencapai 500 ribu ton sejauh ini. Karim mengatakan bahwa impor beras tambahan diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kementerian, permintaan diperkirakan akan meningkat hingga 45,13 persen selama Ramadan dan Idul Fitri. Sejauh ini, hanya terjadi penurunan harga beras di tingkat pasar grosir, Karim menyampaikan, tanpa penurunan signifikan yang tercatat di pasar tradisional. Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga 4 Maret 2024, harga beras medium naik 0,41 persen menjadi Rp14.390 per kilogram, dan harga beras premium naik 0,67 persen menjadi Rp16.570 per kilogram. Untuk memenuhi lonjakan permintaan, Kementerian Perdagangan telah memberikan beberapa arahan kepada para pelaku usaha/asosiasi. Pertama, kementerian telah mendorong para pelaku usaha untuk menyiapkan pasokan dan stok tambahan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Kedua, kementerian meminta mereka untuk memanfaatkan pola kerjasama perdagangan antar wilayah dan informasi potensi panen dari Kementerian Pertanian/pemerintah daerah untuk menambah persediaan. Ketiga, kementerian meminta para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang wajar dan tidak terlibat dalam spekulasi harga dan penimbunan. “Keempat, harap penuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligations) untuk asosiasi dan produsen minyak goreng. Kelima, pemerintah akan membantu melalui Bulog untuk mempercepat pasokan beras di ritel,” tambahnya. Berita terkait: Impor beras tidak akan merugikan petani, pemerintah memastikan Berita terkait: Pemerintah siap mengimpor tambahan 1,6 juta ton beras Translator: Bayu Saputra, Resinta Sulistiyandari Editor: Rahmad Nasution Hak Cipta © ANTARA 2024
