Jakarta (ANTARA) – Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Indonesia yakin bahwa program Sekolah Rakyat yang sedang berjalan dan memberikan pendidikan gratis, punya potensi untuk memecahkan siklus kemiskinan di negara ini.
“Sekolah Rakyat saat ini sedang dalam proses mengembangkan 100 sekolah percontohan yang bisa memutus rantai kemiskinan,” kata Dirjen Komunikasi dan Media Publik kementerian itu, Fifi Aleyda Yahya, pada Sabtu.
Anak-anak yang terdaftar di program Sekolah Rakyat bersekolah di asrama dengan persetujuan dan dukungan orang tua mereka. Sekolah-sekolah ini menampung siswa di semua jenjang pendidikan dasar —SD, SMP, dan SMA.
“Dengan persetujuan penuh dari orang tua mereka, anak-anak tinggal di asrama untuk mengejar pendidikan. Insya Allah, anak-anak ini suatu hari nanti akan mengangkat kehidupan keluarga mereka,” kata Fifi.
Sekolah Rakyat adalah program andalan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, bertujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin, yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Siswa di Sekolah Rakyat menerima pendidikan formal pada siang hari dan pendidikan karakter pada malam hari. Selain mata pelajaran akademik, kurikulumnya juga mencakup nilai-nilai agama, pelatihan kepemimpinan, dan kecakapan hidup.
Menurut data dari Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini, 165 kampus Sekolah Rakyat percontohan rencananya akan beroperasi tahun ini—100 di antaranya sudah dibuka pada Juli dan Agustus.
Fase pertama pembangunannya mencakup sekolah-sekolah di seluruh Indonesia: 22 di Sumatra, 48 di Jawa, empat di Bali dan Nusa Tenggara, empat di Kalimantan, 15 di Sulawesi, empat di Maluku, dan tiga di Papua.
Pada Jumat, 22 Agustus, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Jakarta, yang dihadiri oleh 154 kepala sekolah dan 2.221 guru.