Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah mulai mempersiapkan penyelenggaraan Haji 2026 dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap ibadah haji.
“Kami paham kalo ngatur haji skala besar itu sulit. Makanya, evaluasi komprehensif sangat diperlukan buat meningkatkan kualitas pengelolaan haji,” kata Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Identitas Nasional kementerian itu, dalam keterangan resmi hari Jumat.
Dia juga apresiasi semua pihak yang terlibat dalam suksesnya pelaksanaan Haji 2025, terutama Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Di keterangan yang sama, Puji Raharjo, Deputi Koordinasi Layanan Haji Dalam Negeri BP Haji, menyebut persiapan Haji 1447 H/2026 udah dimulai awal Juni 2025 dengan prioritas percepatan reservasi tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang ditargetkan selesai akhir Juli 2025.
“Beberapa hal penting seperti akomodasi, transportasi udara, dan pembayaran ongkos haji bakal dipersiapkan dari Agustus sampai September. Bandara alternatif untuk keberangkatan dan kepulangan juga sedang dipertimbangkan buat tingkatkan efisiensi pergerakan jemaah,” ujar Raharjo.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, tekankan perlunya menangani setiap dinamika terkait operasional haji dengan kebijakan yang tepat.
Dia juga soroti pentingnya kebijakan yang dirancang dalam satu tahun fiskal serta penguatan regulasi untuk cegah monopoli layanan oleh bank syariah.
Di sektor kesehatan, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, sebut sekitar 80% jemaah punya penyakit penyerta, sehingga sistem layanan kesehatan haji harus lebih adaptif.
Soal hubungan luar negeri, Ahrul Tsani Fathurrahman, Direktur Timur Tengah Kemlu, sampaikan bahwa penyelenggaraan haji jadi bagian penting dari kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi.
“Haji adalah bagian dari diplomasi inti Indonesia. Semua komunikasi dilakukan lewat nota diplomatik buat bangun pondasi yang kuat,” katanya.
Aspek kaya kuota, layanan kesehatan, penerapan *smartpass*, dan *Hajj Village* bakal terus didorong lewat Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia dan Raja Arab Saudi.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi, sebut pentingnya optimasi bandara alternatif, mengingat Bandara Taif saat ini tidak bisa dipakai karena landasan pacunya terlalu pendek untuk pesawat haji.
Kemenko PMK saat ini mendorong penandatanganan kerja sama teknis antara Kemenag dan Badan Pengawas Haji, khususnya untuk transisi kelembagaan, sambil menunggu pembahasan RUU Haji dan Umrah.
**Berita terkait:**
Indrawati dan Menteri Arab Saudi bahas layanan haji
**Berita terkait:**
BP Haji mungkin tanggung jawab haji mulai 2026
Penerjemah: Lintang Budiyanti P, Resinta Sulistiyandari
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025