Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata mengendalikan inflasi. Dia juga minta kepala daerah mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab jika pengendalian inflasi kurang optimal.
“Saya minta para kepala daerah mengevaluasi orang-orang yang bertugas mengontrol inflasi ini,” tegasnya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Rapat digelar secara hibrid (online dan offline) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Menurut dia, langkah nyata itu mencakup operasi pasar murah, pemeriksaan untuk cegah penimbunan barang, kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan, serta gerakan tanam.
Termasuk juga realisasi belanja tak terduga dan dukungan transportasi menggunakan anggaran daerah.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Dalam Negeri pada 23-30 Juni 2025, hanya 9 daerah yang sudah mengambil keenam langkah tersebut. Sementara itu, 60 pemerintah daerah baru lakukan empat hingga lima langkah.
Tohir memuji daerah-daerah yang sudah bertanggung jawab dalam mengendalikan harga.
Di sisi lain, Kementerian menemukan 213 pemerintah daerah baru lakukan satu sampai tiga langkah, bahkan 232 daerah sama sekali belum ambil tindakan konkret untuk atasi inflasi.
Kurangnya upaya ini menunjukan kurangnya tanggung jawab daerah dalam menjalankan tugas yang diberikan, kata Tohir.
Rapat ini digelar bersamaan dengan evaluasi program skrining kesehatan gratis dan program tiga juta rumah. Hadir dalam acara ini beberapa menteri dan pejabat, termasuk Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Berita terkait: Tidak ada perubahan suku bunga BI untuk kendalikan inflasi
Berita terkait: Menteri minta daerah dengan inflasi tinggi ambil langkah pengendalian
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025